_
Home / Warta / Politik / Ketua DPR Pastikan RKUHP Tak Disahkan dalam Paripurna Besok
Bambang Soesatyo. (Foto: Okezone)

Ketua DPR Pastikan RKUHP Tak Disahkan dalam Paripurna Besok

agregasi

 

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan disahkan dalam rapat paripurna yang akan berlangsung besok, Selasa 24 September 2019.

Bamsoet menyatakan pertemuan antara pimpinan DPR dan perwakilan fraksi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlangsung cair dan baik. Ia pun mengapresiasi Kepala Negara yang membuka dialog dengan melakukan rapat konsultasi dengan parlemen.

“Iya tidak besok (RKUHP disahkan),” ujar Bamsoet di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Bamsoet juga menerangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak bisa hadir rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi karena tengah berada di luar negeri. Selain bersilaturahmi, politisi Golkar itu juga menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah membahas berbagai perkembangan isu-isu dan persoalan lainnya.

“Banyak hal tadi kita bahas, tidak hanya soal KUHP, termasuk juga perkembangan eskalasi maupun yang lain, politik, sosial dan lain-lain,” ujarnya.

Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap juga mengamini bahwa RKUHP tak akan disahkan dalam paripurna terdekat. Namun, sambung dia, DPR masih akan melakukan tiga kali lagi rapat paripurna sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2019 mendatang.

“Sebelum itu akan ada forum lobi dengan pemerintah. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua dan tentu sampai tanggal 30 kita monitor terus apa yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, forum lobi nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang produktif bagi kelangsungan RKUHP yang ramai dibicarakan di publik ini.

Mulfachri menerangkan Presiden Jokowi tak menolak adanya RKUHP karena hanya meminta pengesahannya ditunda. Ia pun belum bisa memastikan apakah DPR periode ini bisa mengesahkan RKUHP atau tidak.

“Kalau pun dianggap ada pasal bermasalah tentu tidak banyak. Kalau soal pasal debatable. Kita tahu RKUHP ini sudah dibahas selama 4 tahun sudah mendegar banyak pihak. Kalau ada satu dua pasal dianggap kurang selaras dengan kehidupan bangsa nanti kita selesaikan. Bukan masalah besar,” tuturnya.

Check Also

Jokowi Belum Bersikap soal Perppu KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum buka suara terkait rencana penerbitan peraturan pemerintah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.