Home / Warta / Politik / Ketua DPR Nilai Pro-Kontra Pengangkatan Iriawan Kuras Energi Bangsa
Ketua DPR, Bambang Soesatyo. (Foto: Okezone)

Ketua DPR Nilai Pro-Kontra Pengangkatan Iriawan Kuras Energi Bangsa

agregasi

 

JAKARTA – Pro dan kontra terkait pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dinilai akan menguras energi bangsa jika dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak seluruh tokoh dan elite partai politik dan masyarakat kembali fokus pada agenda perlehatan pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi digelar.

“Perdebatan tentang pro kontra dan rencana pengguliran hak angket di DPR terkait pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat jika dibiarkan berlarut-larut akan menguras energi bangsa,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/6/2018).

Bamsoet menyarankan Komjen M Iriawan diberi kesempatan untuk membuktikan kenetralannya dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat itu tidak salah. “Terkait wacana hak angket, itu memang salah satu hak dan kewenangan penyelidikan tertinggi dalam suatu negara demokrasi yang dimiliki dewan sebagai salah satu tools atau alat kontrol dewan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pemerintahan,” jelas Politikus Partai Golkar ini.

Dia menjelaskan, aturan mengenai hak angket sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Sesuai Pasal 79 ayat (3), hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hak angket, kata dia, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Adapun syarat dan tahapan hak angket diatur lebih rinci di Pasal 199. Di Pasal itu dinyatakan bahwa hak angket diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Sehingga, pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Mendagri Tjahjo Kumolo Pimpin Pelantikan M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat

“Jadi, memang tidak sembarangan Dewan menggunakan hak istimewanya itu,” katanya.

Bamsoet melanjutkan, DPR boleh menggunakan hak angket, namun harus memenuhi unsur adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, kata dia, juga harus berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dalam pelaksanaannya juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Menurut pandangan saya pribadi, kebijakan pengangkatan Komjen Pol Iriawan itu, selain memang menjadi domain pemerintah, juga tidak ada aturan atau UU yang dilanggar,” paparnya. (sambung hal–2)

Check Also

Bupati Cirebon Terjaring OTT KPK, Mendagri: Kami Prihatin dan Sedih

  JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dengan kembali terjeratnya kepala daerah dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: