_
Home / Warta / Politik / Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar
Ilustrasi (foto: Ist)

Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar

agregasi

 

JAKARTA – Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab menegaskan pengkerdilan Partai Golkar akibat kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden.

Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Partai Golkar akan menjadi partai politik minimalis, yang sekadar berburu jabatan menteri.

“Persepsi tentang proses pengkerdilan Golkar mulai terbentuk. Hari-hari ini, Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak. Ada alasan bagi khalayak mengolok-olok Partai Golkar. Sebab, hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan pers,” ujar Sirajuddin kepada wartawan, Minggu (08/09/2019).

Sirajuddin menuturkan ada drama perebutan kantor DPP Partai Golkar, pengerahan preman untuk menjaga kantor DPP, larangan bagi pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat. Wajar jika semua kekonyolan ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu.

“Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan,” katanya.

Sirajuddin menadaskan, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang-orang kepercayaannya di DPP tak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai. Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan otoriter dan menerapkan kebijakan diskriminatif.

Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis.  Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari presiden mendapatkan jabatan menteri.

“Karena itu, konsolidasi partai pasca Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan Munas belum jelas benar. Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elit Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa,” tegasnya.

Mau tak mau, lanjut Sirajuddin, kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan seperti sekarang ini harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Akan sangat berbahaya bagi masa depan Partai Golkar jika gaya kepemimpinan sekarang ini menjadi preseden.

“Kemungkinan ini harus dicegah melalui mekanisme partai. Kalau opsi Munas dihalang-halangi, opsi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Demi dan untuk kejayaan Partai Golkar, Munaslub halal hukumnya untuk mengakhiri kepemimpinan Partai Golkar yang otoriter dan diskriminatif seperti sekarang ini,” tandasnya.

Check Also

Peluang Gerindra Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Masih Terbuka Lebar

JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai peluang Partai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.