Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Kepada KPK, Gubernur Nonaktif Aceh Bantah Ajukan Gugatan Praperadilan
Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Kepada KPK, Gubernur Nonaktif Aceh Bantah Ajukan Gugatan Praperadilan

agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang gugatan praperadilan ‎yang diajukan oleh penggugat Yuni Eko Hariatna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 10 September 2018.

Dalam materi gugatannya, Yuni Eko Hariatna mempermasalahkan penangkapan serta proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. ‎Poin tersebut digugat oleh Yuni Eko ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Pada intinya mempersoalkan OTT yang dilakukan terhadap IY (Irwandi Yusuf),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).

Namun, sambung Febri, KPK justru mendapatkan informasi yang berbeda dari kuasa hukum Irwandi Yusuf. Pihak Irwandi membantah bahkan keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Yuni Eko.

“‎Penegasan bahwa permohonan praperadilan tersebut ataupun jika ada praperadilan lain yang mengatasnamakan IY, bukan merupakan inisiatif IY dan IY sangat keberatan atas upaya hukum tersebut,” kata Febri mengutip surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Check Also

Komisi III DPR Segera Panggil Menkum HAM Terkait Sel Mewah Sukamiskin

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pengawasan terhadap sel di lapas adalah tugas ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: