Breaking News
Home / Warta / Politik / Kemendagri Jamin Soal Kesiapan Anggaran Pilkada Serantak 2018
Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Sumule Tumbo. (Ist)

Kemendagri Jamin Soal Kesiapan Anggaran Pilkada Serantak 2018

JAKARTA, Waspada.co.id – Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Sumule Tumbo mengatakan Kementerian Dalam Negeri memastikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah aman.

Mekanisme dukungan anggaran dilakukan lewat Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD.

Menurut dia, dukungan anggaran untuk 17 provinsi yang menggelar pemilihan itu semuanya telah mengalokasikan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi. Begitu juga dukungan anggaran untuk Bawaslu semuanya telah clear.

Sedangkan, di tingkat kabupaten dan kota bahwa dukungan anggaran untuk KPU daerah juga tidak ada masalah. “Di tingkat kabupaten dan kota, dari 154 daerah semuanya telah meneken NPHD baik dengan KPUD maupun dengan Panwas,” kata Sumule di Kemendagri, Sabtu (23/6).

Dia menjelaskan beberapa permasalahan pengelolaan dana Pilkada melaui NPHD untuk Pemerintah Daerah adalah keterlambatan penandatangan NPHD.

“NPHD ditandatangani per Tahun Anggaran (lebih dari 1 NPHD). Anggaran yang disediakan untuk kebutuhan penyelenggara tidak cukup tersedia dalam APBD, usulan anggaran yang diajukan oleh penyelenggara, dikurangi secara sepihak tanpa ada pembahasan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia meminta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pilkada setiap tahapan penyaluran dan pada akhir tahun anggaran. Pada akhir tahun anggaran, dana yang masih tersisa pada penyelenggara diminta menyetor kembali ke kas daerah. Sedangkan, tahapan Pilkada belum selesai.

Inspektorat melakukan pengawasan sampai ke instansi penyelenggara sampai berakhirnya pemungutan suara, kebutuhan dana Pilkada belum disalurkan kepada penyelenggara.

Selain itu, ada beberapa permasalahan pengelolaan dana Pilkada melaui NPHD untuk penyelenggara. “Usulan anggaran yang diajukan oleh penyelenggara, tidak ingin dikurangi terdapat usulan item kebutuhan yang tidak tercantum dalam standar belanja Pilkada,” jelas dia.

Bahkan, adanya perbedaan persepsi terhadap format dan narasi dan NPHD. Secara sepihak memanfaatkan kelebihan dana pada item belanja tertentu tanpa pembahasan dengan Pemda.

“Tidak bersedia menandatangani NPHD apabila dananya tidak dipenuhi sesuai yang diajukan,” tandasnya. (inilah/ags/data2)

Check Also

Jika Kotak Kosong Menang Pilkada, Posisi Kepala Daerah Akan Diisi Plt

  JAKARTA – Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018, setidaknya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: