_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Kehadiran Nicke Widyawati ke KPK Diharapkan Cepat Selesaikan Kasus Suap PLTU Riau-1
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Okezone)

Kehadiran Nicke Widyawati ke KPK Diharapkan Cepat Selesaikan Kasus Suap PLTU Riau-1

agregasi

 

JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1 dinilai sudah tepat.

Nicke sendiri akan digali keterangannya dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Perencanaan PT PLN untuk tersangka Eni Maulani Saragih (EMS) dan Idrus Marham (IM).

“Nicke Widyawati, mantan Direktur Perencanaan PLN tadi memenuhi penjadwalan ulan pemeriksaan dalam kasus PLTU‎ Riau-1. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EMS dan IM,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya.

Foto/Okezone

Menurut Ketua Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta, M Syafirin dengan hadirnya Nicke ke Gedung KPK, diharapkan proses hukum yang membelitnya dapat segera terselesaikan. Sehingga yang bersangkutan dapat segera fokus bekerja sebagai Direktur Umum Pertamina.

“Kami beri apresiasi langkah yang dilakukan bu Nicke datang ke KPK. Kita berharap kasus ini cepat selesai, dan beliau dapat fokus bekerja,” kata M Syafirin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Syafirin, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mengingat kondisi saat ini.

Lebih lanjut Syafirin menyatakan, dengan hadirnya Nicke dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, telah menunjukkan bahwa Nicke merupakan warga negara yang baik dan taat hukum.

Diakuinya, meski diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, namun kasus proyek senilai USD 900 juta itu, secara otomatis berimbas terhadap Pertamina. Padahal saat itu, Nicke menjabat direktur di perusahaan lain.

“Ya mau nggak mau (Pertamina) kena dong. Apalagi beberapa media memberitakan, Dirut Pertamina dua kali mangkir. Embel-embel Pertamina-nya. Padahal kasus tersebut terjadi saat beliau (menjabat) diperusahan lain,” tutur dia.

Untuk itu, dengan adanya proses hukum ini, dirinya berharap kasus dugaan suap yang menyeret beberapa nama pejabat tinggi negara tersebut harus diusut tuntas, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Foto/Okezone

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPPSI M. Anis berharap segera adanya kepastian hukum dalam kasus yang membelit Nicke Widyawati. Menurutnya, jika Nicke tak terlibat maka dapat kembali bekerja, namun jika terlibat harus mentaati proses hukum yang berlaku.

“Kami berharap adanya kepastian hukum. Jika tidak (terlibat), maka segera kembali ke kantor (Pertamina). Namun jika (Nicke) tersangka maka segera diproses hukum,” jelas Anis.

Seperti diketahui, Nicke Widyawati diperiksa sebagai saksi terkait kasus kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Pemeriksaan Nicke oleh KPK kemarin, adalah pemeriksaan ulang setelah dalam panggilan sebelumnya, Nicke sempat mangkir.

Nicke mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 17 September 2018. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perencanaan PT PLN.

Nicke diketahui tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebanyak dua kali. Pertama Nicke dijadwalkan diperiksa pada 2 September 2018. Kedua, ia kembali dijadwalkan diperiksa pada 13 September 2018. Kendati demikian, Nicke kembali tak menghadiri pemeriksaan tanpa informasi yang jelas.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Check Also

Gubernur Kepri Resmi Jadi Tersangka Suap Izin Reklamasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan dua orang lain resmi ditetapkan sebagai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: