_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Kasus BLBI, KPK Akan Kerjasama dengan Interpol untuk Periksa Sjamsul Nursalim
Ilustrasi (okezone)

Kasus BLBI, KPK Akan Kerjasama dengan Interpol untuk Periksa Sjamsul Nursalim

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan kerjasama dengan Interpol untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Sedianya, Sjamsul bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor BDNI.

“Untuk kasus BLBI kebutuhan pemeriksaan saksi atau pencarian informasi lain kita lakukan kerjasama dengan lembaga internasional (Interpol),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Sebelumnya, KPK telah meminta bantuan lembaga antikorupsi di Singapura yakni Corrupts Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk menghadirkan Sjamsul pada pemeriksaan sebelumnya. Namun, memang Sjamsul mangkir pada persidangan sebelumnya tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sjamsul sendiri sudah menetap di Singapura. Padahal, pemegang saham BDNI tersebut mempunyai kaitan konstruksi korupsi dengan Syafruddin dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI ini.

Nantinya, kata Febri, apabila pada pemeriksaan selanjutnya, Sjamsul kembali mangkir, maka KPK tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan International Police (Interpol) untuk menghadirkan pemegang saham BDNI tersebut ke Indonesia.

“Nanti memang kalau ada kebutuhan lain sehingga kita perlu kerjasama dengan Interpol, sesuai dengan aturan hukum yang ada, tentu kita pertimbangkan dengan serius,” jelasnya.

Namun memang, diakui Febri, saat ini pihaknya belum dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang terhadap Sjamsul Nursalim. Pasalnya, kata Febri, saat ini Sjamsul masih berstatus sebagai saksi.

“Ya karena kerjasama dengan memasukkan seseorang ke dalam DPO itu tidak bisa dilakukan kepada saksi, dan hanya bisa dilakukan pada tersangka,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan pun mengatakan, penyidik tengah mengebut berkas perkara tersangka Sjafruddin Arsjad Temenggung untuk naik ke tahap penuntutan atau persidangan.

Menurut Basaria, pihaknya sengaja mengebut berkas perkara Syafruddin agar dapat melakukan penyelidikan terhadap pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim‎.

“Mungkin ini harus yang sudah ditersangkakan benar-benar selesasi dulu berkasnya, dan hampir selesai, baru ada pengembangan yang lain (ke Sjamsul Nursalim),” ujar Basaria.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan SKL BLBI oleh KPK.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

Check Also

DPR Apresiasi KSAD Pertahankan Enzo Allie sebagai Taruna Akmil

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi langkah Kepala Staf TNI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.