Breaking News
Home / Warta / Politik / Judicial Review Pasti Diajukan bila Presidential Threshold Dipaksakan
Ilustrasi (WOL Photo/Ega Ibra)
Ilustrasi (WOL Photo/Ega Ibra)

Judicial Review Pasti Diajukan bila Presidential Threshold Dipaksakan

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengancam bakal mengajukan judicial review Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terdapat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Jika nanti pada akhirnya RUU Pemilu memutuskan bahwa (presidential threshold) pada 20 persen, kita (PSI) akan ajukan judicial review ke MK,” ucap Tsamara saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (14/7/2017).

Politikus cantik ini yakin MK mengabulkan gugatannya karena presidential threshold 20 persen tidak senada dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyebut Pemilu 2019 diselenggarakan serentak.

Tsamara menambahkan, hasil Pemilu 2014 tidak bisa dijadikan dasar perhitungan presidential threshold karena sudah tidak relevan. Masyarakat punya pertimbangan berbeda dalam menentukan pilihannya dibandingkan saat pemilu sebelumnya.

“Karena pemilih punya referensi punya pilihan politik yang berbeda seiring berjalannya waktu,” jelas mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina itu.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Pemilu tersebut masih buntu karena tidak mendapat titik temu antara pemerintah dengan sejumlah fraksi di DPR tentang lima isu krusial. Saat ini Pansus RUU Pemilu menyiapkan lima paket opsi untuk segera diputuskan pada rapat paripurna.

Lima paket opsi tersebut adalah Paket A, presidential threshold (20–25 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B, presidential threshold (0 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C, presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D, presidential threshold (10–15 persen), parliamentary threshold (5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Kemudian Paket E, presidential threshold (20–25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Check Also

Presiden Joko Widodo. (Foto Antara/Puspa Perwitasari)

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Miliki Kekuasaan Absolut

  JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kekuasaan yang absolut. ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.