_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Johan: Kasus Bansos Sebaiknya Ditangani KPK
Istimewa

Johan: Kasus Bansos Sebaiknya Ditangani KPK

JAKARTA, WOL – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengakui apabila kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dan bantuan daerah bawahan (BDB) Sumatera Utara sangat erat kaitannya dengan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan.

Dengan demikian, kata Johan, akan menjadi mudah apabila kasus dugaan korupsi bansos itu juga ditangani pihaknya. Alasannya, untuk mempermudah penanganan kasus itu.

“Mau enggak mau ini kan irisan ya. KPK kan menangani kasus dugaan suap Hakim PTUN, tapi muaranya kan dari sprinlidik kejaksaan itu, kan lebih baik KPK yang menangani,” kata Johan saat ditanya terkait kemungkinan kasus bansos ditangai pihaknya, di Jakarta, Selasa (4/8).

Namun, Johan belum bisa memastikan apakah kasus bansos dan BDB pada Provinsi Sumut ini akan ditangani pihaknya. Sebab, saat ini pihaknya masih koordinasi soal penanganan kasus tersebut dengan Kejaksaan Agung. “Tentu (pelimpahan) ini tergantung dari pihak kejaksaan yang melakukan penyelidikan,” ujar Johan.

Saat dikonfirmasi perkembangan koordinasi soal adanya kemungkinan pelimpahan penanganan kasus bansos dari Kejaksaan Agung kepada KPK, dia belum bisa menerangkan. Pasalnya, dia mengaku belum mendapatkan informasi dari deputi penindakan terkait kemungkinan pelimbahan tersebut.

“Kemarin saya belum dapat info dari deputi penindakan,” ujar Johan.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bansos) dan Bantuan Dana Bawahan (BDB) Provinsi Sumut tahun anggaran 2012-2013 yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Sebab, kasus dugaan suap pada hakim PTUN Medan yang menjerat Gubernur Gatot serta istri mudanya Evy Susanti erat kaitannya dengan kasus dugaan korupsi bansos yang ditangani Kejaksaan Agung.

“Hasil koordinaasi kami dengan klien kami, Pak Gatot dan Ibu Evy agar kasus dalam hal ini bukan saja terkait dengan dugaan penyuapan, tapi juga untuk (kasus) bansos, BDB dan lain-lain untuk kiranya dapat diproses oleh KPK. Bukan pihak kejaksaan,” kata kuasa hukum Gatot dan Evy, Razman Arief Nasution, di KPK, Selasa (4/7/2015).

KPK menetapkan Gatot dan Evy sebagai tersangka pemberi suap majelis hakim dan panitera PTUN Medan pada Selasa (28/7) lalu. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat enam tersangka lainnya termasuk advokat kondang OC Kaligis.

Gatot dan Evy disangka sebagai pihak yang memberi suap kepada hakim. Atas dugaan itu mereka dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(inilah/data1)

Check Also

Edy: Saya Sayang Sumatera Utara

TARUTUNG, Waspada.co.id – Usai berkunjung dan meninjau SMKN 1 Pagaran di Desa Doloksaribu, Gubernur Sumut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.