Breaking News
Home / Warta / Politik / Jika Perppu Ormas Ditolak DPR, Pemerintah: Ya Sudah Kembali ke UU Lama
Diskusi Merawat NKRI Melalui Ormas di Bumi Pertiwi (Foto: Hambali)
Diskusi Merawat NKRI Melalui Ormas di Bumi Pertiwi (Foto: Hambali)

Jika Perppu Ormas Ditolak DPR, Pemerintah: Ya Sudah Kembali ke UU Lama

agregasi
agregasi

 

TANGSEL – Berdasarkan rencana, sekira 24 Oktober 2017 mendatang, nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR RI.

Setelah meluasnya pro-kontra perdebatan publik, kini bola liar berada pada sidang paripurna. Seluruh fraksi yang ada, akan ‘bertarung’ untuk membuat keputusan diterima atau ditolaknya perppu yang menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 itu.

Secara kalkulasi politik, pemerintah optimistis jika mayoritas partai di parlemen akan mendukung sepenuhnya penetapan Perppu Ormas. Meski begitu, apa pun hasilnya nanti semua keputusan akan diterima dan dihormati.

“Sekarang kita serahkan kepada DPR untuk membahas perppu ini dan mengambil sikap. Kita sih melihat, kalau hitung-hitungan sementara, pemerintah optimislah (disetujui),” tutur Sri Yunanto, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) usai menghadiri seminar “Merawat NKRI Melalui Ormas di Bumi Pertiwi ” yang berlangsung di UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (18/10/2017).

Dilanjutkan Yunanto, segala alternatif telah disiapkan atas putusan paripurna DPR, termasuk jika Perppu Ormas akhirnya ditolak. Seandainya demikian, maka pemerintah akan kembali menggunakan aturan lama UU Nomor 17 Tahun 2013.

“Pemerintah itu tunduk pada mekanisme, mekanisme yang ditetapkan oleh konstitusi. Kalau diterima jadi UU, kalau ditolak ya sudah kita kembali pada UU lama,” imbuhnya.

Pemerintah sendiri beranggapan, jika Perppu Ormas sangat mendesak untuk dikeluarkan. Alasannya, penyebaran paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 berlangsung sangat cepat. Kebanyakan menyusup ke dalam bentuk ormas, agama, bahkan dimungkinkan juga berkembang di tubuh partai politik.

Check Also

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Bayu/Okezone)

Fahri Hamzah: Kalau Saya Jadi Presiden, Saya Batalkan Itu UU Ormas

  JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan akan membatalkan Undang-Undang Ormas yang ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.