Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Jaksa KPK Tuntut 6 Mantan Anggota DPRD Sumut 4 Tahun Penjara
Gedung KPK (Arie/Okezone)

Jaksa KPK Tuntut 6 Mantan Anggota DPRD Sumut 4 Tahun Penjara

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menjatuhkan tuntutan empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan subsidair empat bulan kurungan bui terhadap enam mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut disampaikan JPU KPK saat membacakan tuntutan kepada Majelis Hakim terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/4/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU pada KPK, Ronald F Worotikan.

Adapun, keenam mantan anggota DPRD Sumut itu adalah Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Tahan Manahan Panggabean, Tunggul Siagian, Fahru Rozi dan Taufan Agung Ginting. Mereka dinilai terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dalam tuntutannya itu, JPU KPK memaparkan keenam orang itu telah menerima sejumlah uang. Rinciannya, Pasiruddin menerima Rp127,5 juta, Elezaro Rp515 juta, Tahan Rp1,35 miliar, Tunggul Rp577,5 juta, Fahru Rozi Rp397,5 juta, dan Taufan Agung Ginting sejumlah Rp442,5 juta.

JPU KPK berpandangan, uang-uang itu diberikan terkait pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Suap juga diberikan agar mereka menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014 dan menolak menggunakan hak interpelasi pada 2015.

Selain kerungan penjara, JPU KPK juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran denda. Dalam pertimbangan, JPU menilai keenam anggota DPRD tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, para terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterima kepada negara.

Keenam orang tersebut dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Check Also

Salah Satu Penyuap Romahurmuziy Ajukan JC ke KPK

  JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: