_
Home / Warta / Politik / Inilah 6 UU Warisan BJ Habibie, Salah Satunya Soal Kebebasan Pers
Baharoeddin Jusuf Habibie. (Ist)

Inilah 6 UU Warisan BJ Habibie, Salah Satunya Soal Kebebasan Pers

JAKARTA, Waspada.co.id – Kabar duka datang dari Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Presiden ke-3 RI ini wafat dalam usia 83 tahun di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/9/2019) pukul 18.05 WIB. Kepergian sosok yang dinilai sangat cerdas dan bersahaja itu pun meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, BJ Habibie sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum kemudian mengenyam pendidikan tinggi di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule, Aachen, Jerman. Setelah belajar di Jerman selama lima tahun, BJ Habibie memperoleh gelar Diplom-Ingenieur dengan prestasi cum laude dari Fakultas Teknik Mesin jurusan Desain dan Konstruksi pesawat terbang. Selanjutnya dia juga menggenggam gelar doctor ingenieur.

Kejeniusannya inilah yang membuat Presiden Soeharto memintanya pulang ke Tanah Air pada 1973. Habibie lantas dipercaya sebagai menteri negara riset dan teknologi. Jabatan itu didudukinya selama tiga periode kabinet atau dari 1983-1998.

Krisis moneter hebat yang menghantam Indonesia pada 1998 berdampak pada jalan hidup Habibie. Putra keempat dari pasangan Alwi Abdul Djalil Habibie-RA Toeti Marini ini menjabat sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Menjabat dalam keadaan bangsa yang masih kacau balau, Habibie hanya memerintah hanya setahun, persisnya dari 21 Mei 1998–20 Oktober 1999.

Kendati singkat, warisan berharga ditorehkan tokoh pendiri Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia. Setidaknya ada 6 undang-undang di era Habibie yang menjadi tonggak kehidupan bangsa Indonesia.

Berikut 6 UU tersebut:
1. UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
BJ Habibie meneken UU 2/1999 yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai politik. Pada 1999 lahir 48 parpol yang bertarung di Pemilu pertama pascarezim Soeharto.

2. UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu.
Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto, pemilu dengan sistem multipartai kembali terjadi di Indonesia. UU 3/1999 menjadi dasar.

3. UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR.
Pembaruan dalam UU tentang Susduk DPR/MPR cukup mendasar. Perubahan tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah angota MPR, DPR, dan DPRD, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas, wewenang, dan hak MPR, DPR, dan DPRD.

4. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi Daerah merupakan upaya dari Presiden BJ Habibie dalam mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Dikutip dari Kemendikbud, dengan Otonomi Daerah, pemerataan pembangunan di Indonesia telah membuat Indonesia memulai masa desentralisasi yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1997/1998.

5. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
UU Pers merupakan tonggak kebebasan pers Indonesia. Setelah 32 tahun berada di era Orde Baru, pers tak lagi hidup dalam kendali dan kekangan penguasa. Breidel dihapuskan. Lewat UU 40/1999, Pers menemukan kemerdekaannya.

6. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Pada 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. (inews.id/ags/data2)

Check Also

Pesawat N250, Cita-cita Habibie Yang Belum Terwujud

JAKARTA, Waspada.co.id – Keponakan Bacharuddin Jusuf Habibie, Rusli Habibie mengatakan pamannya masih semangat membicarakan pesawat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.