Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Ini Kata Menristekdikti Soal Sulitnya Kampus Tangkal Paham Radikal
Menristekdikti Mohamad Nasir (foto: Okezone)

Ini Kata Menristekdikti Soal Sulitnya Kampus Tangkal Paham Radikal

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir tak menampik sampai saat ini kampus-kampus masih kesulitan membendung penyebaran paham anti-Pancasila di kalangan dosen dan mahasiswa. Bahkan Deklarasi Kebangsaan Perguruan Tinggi Lawan Radikalisme dicanangkan tahun lalu juga belum efektif memberantas penyebaran ideologi radikal.

Menurut Nasir, tidak mudah menghilangkan ideologi radikal yang sudah tertanam sejak puluhan tahun hanya dengan sebuah deklarasi.

“Kalau efektivitasnya, kira-kira belum sempurnalah. Saya katakan secara jujur, belum sempurna karena ini baru muncul yang sekian tahun, tetapi kita bisa menanggapi dan menyelesaikan ini, luar biasa,” kata Nasir di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (30/5) kemarin.

Pada 1983, kata Nasir, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerbitkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Aturan itu melarang segala aktivitas politik di kampus melalui organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang aktif mengkritik pemerintah.

Alhasil, kemunculan NKK/BKK memicu tumbuhnya gerakan-gerakan radikal di kalangan mahasiswa. Pada saat mahasiswa itu lulus sebagai sarjana dan menjadi guru atau dosen, mereka pun menyebarkan paham radikal ke anak didiknya.

“Jadi, dosen lulusan atau masuk mahasiswa tahun 1983, setelah itu pasti akan terjadi itu (radikalisme). Banyak yang kena, terpapar itu. Akibatnya, sekolah di SD, SMP, dan SMA banyak yang terpapar,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menegaskan Kemenristekdikti melarang segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang ada di kampus. Khususnya, setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

Dosen dan mahasiswa yang tak ingin berpedoman pada empat pilar kebangsaan Indonesia pun dipersilakan angkat kaki dari kampus. Nasir menyebut rektor bertanggung jawab penuh untuk menindak hal itu.

“Siapapun dari keluarga besar perguruan tinggi tersebut, apakah dosen atau mahasiswa yang terpapar radikalisme terkait HTI dan sebagainya, harus menyatakan diri kembali kepada NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar negara, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Nasir.

Pada September 2017 lalu, sekitar tiga ribu rektor dan direktur perguruan tinggi (PT) se-Indonesia dipimpin Rektor IAIN Palu, H. Zainal Abidin dan Rektor Universitas Mahendratta Bali Putri Anggraeni, membacakan pernyataan Deklarasi Kebangsaan Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia Melawan Radikalisme, di Nusa Dua, Bali.

Dalam pernyataannya, para pimpinan kampus itu menyampaikan kemunculan dan perkembangan ajaran-ajaran atau paham yang bersifat radikal di Indonesia, yang mengajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang bertentangan dengan Pancasila, adalah keadaan yang membahayakan bangsa, negara dan kemanusiaan.

Pada bulan yang sama, deklarasi serupa juga dilakukan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan melibatkan 148 kampus swasta. (cnnindonesia/ags/data2)

Check Also

Inilah 5 PTN Favorit Peserta SBMPTN 2018

JAKARTA, Waspada.co.id – Masuk perguruan tinggi negeri menjadi impian banyak calon mahasiswa. Mereka pun berlomba-lomba ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: