_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / ICW Desak KY Periksa Hakim MA yang Memutus Kasasi Syafruddin Temenggung

ICW Desak KY Periksa Hakim MA yang Memutus Kasasi Syafruddin Temenggung

agregasi

 

JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Yudisial (KY) memeriksa tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutus kasasi mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

“ICW menuntut Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Temenggung,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Okezone, Rabu (10/7/2019).

MA sendiri telah menerima upaya hukum kasasi yang diajukan Syafruddin Arsyad Temenggung terkait perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap obligor BDNI.

Majelis hakim melepas segala tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (‎KPK). Hakim juga meminta Syafruddin dibebaskan dari penjara KPK dan memulihkan hak serta martabat mantan kepala BPPN tersebut.

Vonis kasasi Syafruddin itu diputus oleh Ketua Majelis Hakim Salman Luthan dan dua anggota majelisnya yakni Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Namun, terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat) dalam putusan tersebut.

Perbedaan pendapat putusan itu terjadi antara Ketua Majelis Hakim dengan dua anggotanya. Ketua Majelis Salman sepakat dengan putusan di tingkat banding, sementara dua anggotanya menyatakan perbuatan Syafruddin bukan tindak pidana korupsi.

ICW menganggap putusan yang diambil Hakim Agung tersebut berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, ICW meminta ada pemeriksaan terhadap tiga hakim itu yang berbeda pendapat dalam memutus kasasi Syafruddin.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka hakim tersebut harus dijatuhi hukuman,” imbuh Kurnia.

Awalnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. Selain itu, Syafruddin juga diganjar denda sebesar Rp700 juta subsider tiga bulan penjara.

Majelis hakim meyakini Syafruddin terbukti bersalah karena perbuatannya melawan hukum. Menurut hakim, Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Padahal dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, hakim juga berpandangan bahwa Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.

Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Syafruddin tidak terima terhadap putusan tersebut. Pihak Syafruddin mengajukan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan itu.

Di tingkat banding, vonis Syafruddin justru diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan penjara. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim PT DKI pada 2 Januari 2019.

Pertimbangan hakim di tingkat banding tidak jauh berbeda dengan putusan di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor.

Atas putusan tersebut, Syafruddin mengajukan upaya ‎hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sementara KPK menerima hasil putusan di tingkat banding karena sudah sesuai argumentasi lembaga antirasuah dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Check Also

KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istri Jadi Tersangka Korupsi BLBI

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap mantan Pemegang saham ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.