Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Hukuman Koruptor Belum Beri Efek Jera
Empat dari 22 anggota DPRD Malang yang ditahan KPK. (ist)

Hukuman Koruptor Belum Beri Efek Jera

JAKARTA, Waspada.co.id – Mantan anggota DPR Abdillah Toha menyayangkan sikap 41 anggota DPRD Kota Malang yang menerima suap dan kini menjadi tersangka. Abdillah menilai, maraknya korupsi lantaran sanksi hukum belum memberikan efek jera kepada narapidana korupsi.

“Saya lihat hukuman-hukuman yang dijatuhkan ke napi koruptor masih terlalu ringan,” ujar dia di DPP PSI Jl Wahid Hasyim No 194 Jakarta Pusat, Senin (10/9).

Pemerhati masalah sosial dan politik ini lantas membandingkan sanksi hukum yang diberikan pemerintah Indonesia dengan China. China, kata dia, menerapkan sanksi hukuman mati kepada narapidana korupsi.

“Korupsi itu adalah extra ordinary crime. Kalau di China dihukum mati tetapi saya tidak menyarankan hukuman mati di Indonesia,” ucapnya.

Meski tidak mengusulkan penerapan sanksi hukuman mati, Abdillah meminta penegak hukum memberikan sanksi paling berat kepada narapidana korupsi. Sanksi tersebut harus disetarakan dengan hukuman bagi narapidana narkoba atau terorisme.

“Hukuman korupsi itu berat anggap saja satu level dengan kasus narkoba, lalu teroris,” kata dia.

Selain itu, Abdillah juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan sistem pembuktian terbalik bagi koruptor. Sebagaimana sistem pembuktian terbalik yang diatur Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perlu juga dipetakan sistem pembuktian terbalik harta kekayaan. Orang yang ditangkap KPK itu ada di dalam UU, tetapi tidak dipakai. Sejauh ini kita sudah menyarankan untuk dilakukan penyitaan tetapi tidak dilakukan,” ucap dia.

Abdillah juga meminta Kepala Negara untuk memberikan dukungan nyata kepada KPK dalam memberantas korupsi. Pemerintah diharapkan mendorong Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk secara masif memberantas korupsi.

“Terutama kepada partai. Partai harus melakukan perekrutan dengan baik agar tidak menciptakan politikus koruptor,” pungkasnya.

41 Dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 menjadi tersangka kasus suap APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015. KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang pada Rabu, 9 Agustus 2017.

Jumlah tersangka kasus suap APBD-P Kota Malang ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014. (merdeka/ags/data2)

Check Also

KPK Periksa Bos Lippo Group James Riady Hari Selasa

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan akan memeriksa CEO Lippo Group, James Riady, sebagai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: