Home / Warta / Politik / Hingga Agustus 2012, Harta Edy Rahmayadi Hanya Rp4,8 M
WOL Photo/Ega Ibra
WOL Photo/Ega Ibra

Hingga Agustus 2012, Harta Edy Rahmayadi Hanya Rp4,8 M

JAKARTA, WOL – Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diketahui terakhir memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 27 Agustus 2012. Dari data laporan itu tercatat harta Edy Rahmayadi mencapai Rp4.861.100.000.

Total Rp4,8 Miliar itu terbagi antara lain harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sebanyak Rp 3.040.000.000, harta bergerak Rp593.000.000, harta bergerak lainnya Rp276.600.000, Surat berharga Rp 200.000.000, Giro dan Setara Kas Rp751.500.000.

Edy Rahmayadi dipasangkan dengan Musa Rajekshah sebagai wakil. Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan NasDem dengan total dukungan kursi DPRD sebanyak 60.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. (inilah/ags)

Check Also

WOL Photo/Ist

Wanita Ini Yakin DJOSS Mampu Lakukan Perubahan Bagi Sumut

MEDAN, WOL – Kecintaan seseorang terhadap sosok akan membuat kita rela melakukan aksi yang tak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.