Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Heboh Aturan Deposit Rp 25 Juta untuk Pemohon Paspor
paspor

Heboh Aturan Deposit Rp 25 Juta untuk Pemohon Paspor

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Setelah menjadi polemik di masyarakat, akhirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memutuskan untuk menghilangkan kalimat persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal Rp25 juta untuk pembuatan paspor.

Kabag Humas Dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno menjelaskan hal tersebut dilakukan mengingat banyak sentimen negatif masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

“Masyarakat sepertinya kurang berkenan dengan kebijakan ini. Dalam bahasa intelijen media yakni, sentimen negatif. Karena itu buat kami (Ditjen Imigrasi) jika tak berkenan maka masyarakat harus didengar jika kebijakan belum dipahami,” ujar Agung saat gelar jumpa pers dikantornya, Senin (20/3/2017).

Padahal, kata Agung intinya adalah bukan kalimat Rp25 juta semata. Namun, harus dilihat dokumennya bersifat resmi atau tidak. Karena, menurutnya, jika dokumennya tidak asli maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti kasus Siti Aishah, yang diduga terlibat pembunuhan Kim Jong-Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un.

“Intinya dokumen asli atau tidak, lalu motifnya genuine atau tidak. Karena jika tak genuine terjadilah kasus Aisyah-Aisyah yang lain,” jelas Agung.

Agung menekankan untuk para masyarakat yang hendak untuk melaksanakan haji dan umroh tetap akan menjalani persyaratan yang sama. Sedangkan, untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus ada surat rekomendasi dan kesehatan.

(Baca juga: Imigrasi Cabut Deposit Rp25 Juta Pengurusan Paspor, Apa Kata BNP2TKI?).

Lalu, untuk para masyarakat yang hendak berwisata tidak ada rekomendasi namun akan diperketat melalui proses wawancara lebih mendalam.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Agung menyatakan akan menerbitkan surat edaran ke seluruh Kantor Imigrasi yang ada pada hari ini, Senin 20 Maret 2017.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungn Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mendukung langkah Imigrasi tersebut.

Menurut Nusron, hal itu bagian dari upaya untuk mencegah adanya oknum tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melakukan tindakan nonprosedural saat pembuatan paspor‎.

“‎Enggak dibatalkan. Itu (untuk) semua orang yang mereka curigai. Yang dicurgai itu gimana, ya itu tadi nggak pantes ziarah tiba-tiba ziarah. Wajar dong kalau ditanya untuk itu,” kata Nusron di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Check Also

Ketua Umum DPD ISKA Sumatera Utara, Hendrik H Sitompul (WOL Photo/M Rizki)

ISKA Ingatkan Pentingnya Spirit Pancasila

MEDAN, WOL – Ketua Umum DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumatera Utara, Hendrik H ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.