Newsticker
WOL / Warta / Politik / Hari Ini, Tim Hukum Anies-Sandi Laporkan soal Kontrak Politik Palsu ke Bawaslu DKI
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hari Ini, Tim Hukum Anies-Sandi Laporkan soal Kontrak Politik Palsu ke Bawaslu DKI

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan melaporkan dugaan kampanye hitam terkait beredarnya kontrak politik palsu yang merugikan pihaknya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.

Ketua tim hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi mengatakan, pihaknya akan melaporkan dugaan kampanye hitam tersebut ke Bawaslu DKI, hari ini, Senin (20/3/2017) sekira pukul 08.00 WIB.

“Untuk ke Bawaslu itu masalah black campaign-nya, untuk unsur fitnahnya kita akan ke pihak kepolisian,”‎ kata Yupen saat dikonfirmasi Okezone, Minggu 19 Maret 2017 malam.

Yupen berencana akan memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat kontrak politik palsu tersebut setelah pihaknya melaporkan ke Bawaslu DKI dan pihak kepolisian.

Menurut Yupen, Anies-Sandi merasa dirugikan dengan adanya isu tersebut lantaran digunakan untuk menjatuhkan suara pemilih pada putaran kedua Pilgub DKI 2017. Ia pun berharap masyarakat tak ada yang terpengaruh.

“Nah kita berharap masyarakat semua tahu bahwa itu (surat kontrak politik) hoax‎ dan semoga tidak terpengaruh fitnah itu,” tandasnya.

Sebelumnya, sebuah surat yang berisi kontrak politik beredar hingga menjadi viral di dunia maya. Dalam surat tersebut tertera nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Disebutkan salah satu poin dalam surat itu, Anies-Sandi sepakat untuk menerapkan syariat Islam jika terpilih sebagai gubernur-wakil gubernur DKI untuk lima tahun ke depan. Surat tersebut juga dibubuhi tanda tangan Anies-Sandi dan perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baca Juga

foto: Istimewa

Jaksa KPK Butuh Bukti Baru Ungkap Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA, WOL – Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai terlalu dini Jaksa KPK menyebut ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.