Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Harga Batubara Naik, Komisi VII Tetap Tolak Kenaikan Listrik
WOL Photo/Ist

Harga Batubara Naik, Komisi VII Tetap Tolak Kenaikan Listrik

JAKARTA, WOL – Komisi VII DPR RI menyatakan tetap menolak rencana PLN menaikkan tarif listrik walaupun harga batubara sebagai bahan bakar utama dalam mesin pembangkit mengalami kenaikan.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawa Pasaribu, Minggu (11/2), menyikapi deadlock-nya pertemuan pembahasan harga batubara antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, PLN dan juga perusahaan penyedia batubara di Indonesia, pekan lalu.

Informasi yang didapatkannya mengindikasikan rapat lima petambang besar batubara di Indonesia dan PLN yang dipimpin Kementerian ESDM tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan pemerintah terutama soal negosiasi harga batubara khusus domestik (domestic market obligation/DMO).

Dalam rapat tersebut PLN berharap harga batubara DMO tidak mengalami kenaikan seperti harga di pasar internasional. PLN sudah mengeluhkan kenaikan harga ini karena pada 2016 harganya masih Rp630 ribu per ton dan naik menjadi Rp853 ribu per ton pada 2017.

Di Januari 2018 harga batubara naik lagi menjadi Rp1,2 juta per ton dengan hitungan kurs tengah BI.

Akibat kenaikan tersebut laba PLN juga turun dari Rp10,98 triliun di 2016 menjadi tinggal Rp3,06 triliun pada 2017. Kondisi tersebut, menurut Gus Irawan Pasaribu, memang akan mempengaruhi PLN. “Kalau kita liha tentu saja kenaikan harga batubara akan mempengarui harga jual istrik,” tegasnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta akhir Januari lalu, menurut Gus Irawan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan saat ini tengah mengkaji skema baru dengan mempertimbangkan harga batu bara dalam penetapan tarif listrik adjustment.

“Dalam kesempatan itu Menteri mengatakan hal tersebut penting karena struktur biaya energi primer pembangkit listrik saat ini maupun kedepannya didominasi oleh biaya batubara. Porsi bauran penggunaan batubara untuk pembangkit listrik menjadi tumpuan utama hingga tahun 2026 mendatang,” kata dia.

Gus Irawan yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRRI itu menambahkan lebih dari 60 persen suplai listrik nasional akan dipasok dari pembangkit listrik dengan energi primer batubara. “Sementara di sisi lain, dalam rangka efisiensi biaya energi primer porsi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel ditekan agar semakin kecil.”

Dia mengatakan dulu harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) yang masuk (dalam penghitungan formula tarif tenaga listrik), karena penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel masih besar, sekarang hanya sekitar 4 persen. Targetnya kalau sampai 2026 tinggal 0,05 persen tentu bukan ICP lagi factor utama penghitung kenaikan tarif listrik tapi sudah HBA,” ungkapnya.

“Keputusan pemerintah dalam rapat dengan kita sudah tegas tarif listrik tidak mengalami kenaikan 1 Januari – 31 Maret 2018. Tarif listrik untuk 1 Januari sampai 31 Maret 2018 dinyatakan tetap, jadi sama dengan periode 3 bulan terakhir di tahun ini (2017). Jadi tidak ada kenaikan, karena memang penetapan tarif listrik tiap 3 bulan. Kalaupun sampai Februari harga batubara terus naik pemerintah sudah komit,” ungkapnya.

“Saya malah khawatir kalau tarif listrik naik akan menekan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Selain itu tentu saja kenaikan tarif listrik akan menunjukkan kalau pemerintah tidak komit. Hari ini bilang tidak naik besok bilang naik. Ini labil. Masyarakat malah tak akan mendapatkan ketidakpastian,” ungkapnya.

“Jangan nanti karena pemerintah punya hitungan lewat formula baru yang memasukkan harga batubara acuan (HBA) lantas tarif listrik harus naik. Ada kepentingan lebih besar dari sekadar menaikkan tarif. Misalnya inflasi dan daya beli masyarakat. Jika tariff naik masyarakat makin sengsaran. Kalau tak naik konsekuensinya PLN semakin berat menanggung beban,” jelasnya.

Jadi, kata Gus Irawan, pihaknya belum menyetujui rencana kenaikan tarif listrik sampai Maret 2018.

“Besaran tarif rata-rata pelanggan rumah tangga 450 VA, tetap sebesar Rp415 per kWh, rumah tangga 900 VA tidak mampu, tetap sebesar Rp586 per kWh. Pemerintah masih memberikan subsidi untuk kledua golongan pelanggan rumah tangga dimaksud,” ujarnya. (wol/ags/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

Minyak Dunia Meroket, Pemerintah Diminta Jaga Harga BBM Dalam Negeri

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengisyaratkan adanya ancaman kenaikan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: