Breaking News
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Gus Irawan: Subsidi Listrik 900 VA Harus Ditambah
istimewa
istimewa

Gus Irawan: Subsidi Listrik 900 VA Harus Ditambah

JAKARTA, WOL – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM masih belum jelas dalam memberikan solusi pelanggan listrik 900 VA yang kemampuan ekonominya lemah tapi dipaksa membayar sesuai harga baru.

“Seharusnya pemerintah menambah anggaran subsidi, karena pelanggan listrik 900 VA yang ada di lapangan, yakni sekitar 35 persen lebih dari 22 juta pelanggan adalah rakyat kecil,” ucap Gus Irawan Pasaribu melalui sambungan telefon dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/10) kemarin.

Dia menyatakan Fraksi Partai Gerindra sangat konsen akan kepentingan rakyat kecil dan menginginkan agar pemerintah menganggarkan anggaran untuk masalah tersebut. “Tetapi sampai saat ini belum ada solusi. Karena nyatanya baru 4,1 juta yang merasakan hal itu di lapangan. Padahal banyak keluhan di masyarakat.”

Menurutnya, karena belum ada solusi mengenai hal itu, mereka di Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM. “Kita menunggu usulan anggaran penambahan subsidi bagi pelanggan listrik 900 VA, agar rakyat kecil pelanggan listrik 900 VA jangan terlalu banyak yang dibebankan kepada harga pasar. Mereka masih butuh subsidi kok,” pungkasnya.

Pada prinsipnya mereka di Komisi VII heran dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga keekonomian pada pelanggan 900 VA tanpa melihat kondisi. “Harusnya yang berhak tetap mendapatkan subsidi. Sementara yang sudah punya kemampuan ya jangan lagi. Kan bisa dicek,” ungkapnya.

Kecewa
Selain itu Gus Irawan Pasaribu juga menyoroti tentang rencana agenda rapat dengan PT PLN Persero yang sudah dijadwalkan oleh Komisi VII namun tidak dihadiri oleh perusahaan pelat merah tersebut.

Dia mengatakan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI sepakat untuk tetap menjalankan agenda rapat yang telah dijadwalkan, mengingat agenda pembahasan rapat yang sangat penting.

“Pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang rapat dari pihak PLN ini sangat mendadak, dan semestinya hal ini tidak terjadi,” kata dia. Akhirnya rapat Komisi VII DPR ditutup dengan beberapa kesimpulan, antara lain adalah menyatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi, dan kalaupun terjadi maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi VII DPR berhak untuk memberikan statement apapun.

“Agendanya penting tetapi dianggap (PLN) kurang penting, dan lebih penting untuk kunjungan ke tempat lain. Komisi VII akan menyurati pihak PLN dan menyatakan sikap kecewa. Serta menuntut pertanggungjawaban dan juga memberi peringatan keras agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Kita juga minta supaya pemberitahuan semacam ini tidak dilakukan secara mendadak,” tuturnya.

“Ini sudah melanggar etika kemitraan, kita minta untuk tidak terulang kembali, dan kalaupun ada acara-acara lain harus dengan alasan yang lebih tepat, karena kami juga sangat mengerti jika ada hal-hal lain yang lebih penting. Tentu kita juga sangat paham untuk diberikan waktu dan penjadwalan ulang,” ujar politisi asal Sumatera Utara ini. (wol/ags/min/data1)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan Pasaribu (tengah) saat memimpin rapat Komisi VII membahas Freeport di gedung DPR RI Jakarta. (WOL Photo/Ist)

Gus Irawan: Kami Minta Penjelasan Pemerintah Soal Negosiasi Freeport

MEDAN, WOL – Pemerintah dengan PT Freeport, kata Komisi VII DPR RI, telah melakukan negosiasi ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.