Home / Warta / Politik / Gus Irawan: Pemerintah Hobi Tabrak Aturan
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (Istimewa)

Gus Irawan: Pemerintah Hobi Tabrak Aturan

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan saat ini tensi politik di dalam negeri sekarang makin meninggi. “Namun di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan persoalan pun jauh dari harapan. Akibatnya hampir setiap hari kita mendengar tak ada solusi atas satu permasalahan. Yang muncul malah kerumitan.”

Dia mengungkapkan hal itu saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (15/11) kemarin. “Kami, terutama di dewan yang berseberangan dengan penguasa menyimpulkan pemerintahan saat ini memiliki semua perangkat aturan. Tapi yang dijalankan adalah kebiasaan menabrak aturan tanpa memperhatikan efeknya.”

“Mari kita lihat beberapa hal. Soal penggratisan jalan tol Suramadu misalnya. Itu kan jadi polemik. Persoalannya di situ bukan tentang menggratiskannya. Dan bukan pula soal keberatan banyak pihak karena menggratiskan sebagai strategi meningkatkan elektabilitas petahana,” jelasnya.

Ketua DPD Gerindra itu melihat poinnya adalah ada aturan yang ditabrak. “Dalam menggratiskan jalan tol sebenarnya ada aturan yang harus dilewati. Tapi sepertinya dibiarkan begitu saja. Itu satu soal. Bagaimana dengan kebijakan lain?”

Lihat contoh lain lagi, katanya, seperti subsidi solar dalam APBN. Di anggaran pendapatan dan belanja negara, tiap satu liter solar disubsidi Rp500 per liter. Jumlahnya terhadap seluruh kebutuhan (kiloliter) sepanjang 2018 sudah dihitung. Lantas kondisi di pasar internasional, ternyata harga acuan minyak sekarang sudah di angka 80 dolar AS per barel, atau di atas asumsi pemerintah yang masih 48 dolar AS per barel.

Akhirnya kemudian oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral menyurati komisi VII DPR-RI. Intinya mereka ingin meminta penambahan subsidi tiap liter solar Rp2.000. Atau naik Rp1.500 per liter dari subsidi awal.

Komisi VII DPR-RI sudah merapatkan hal tersebut dan pada prinsipnya setuju tapi mekanisme perubahan melalui APBN-Perubahan. Sebenarnya acuan subsidi tetap Rp500 atau diubah ke angka berapa pun, pemerintah harus mengajukan APBN perubahan. Sebab subsidi Rp500 per liter itu sudah diundangkan dalam APBN 2018 sebagai UU, tuturnya.

“Apakah itu boleh diubah? Tentu saja boleh. Caranya dengan perubahan APBN. Ini kita heran. Asumsi-asumsi makro di APBN sudah tidak mencerminkan kondisi faktual terutama ICP dan kurs rupiah terhadap dolar AS. Tapi pemerintah tidak mengajukan APBN-P,” ungkapnya. (wol/min/data1)
Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan: Negara Ini Dikelola Seperti Manajemen ‘Warung Kopi’

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo – Sandi Provinsi Sumut, Gus Irawan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: