_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Gus Irawan Minta Pemerintah Cermat Soal Maskapai Asing
Ilustrasi/Istimewa

Gus Irawan Minta Pemerintah Cermat Soal Maskapai Asing

JAKARTA, Waspada.co.id – Gus Irawan Pasaribu, ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup, agar cermat dalam mencari solusi terhadap mahalnya harga tiket. “Termasuk misalnya dengan mengundang maskapai asing,” ungkapnya.

Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan hal itu melalui sambungan telepon dari Jakarta, beberapa waktu lalu. Dia mengatakan memang muncul wacana untuk membuka rute maskapai asing ke Indonesia. “Saya lihat secara regulasi ada beberapa hal yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Menurut Gus Irawan Pasaribu, Indonesia juga menganut asas cabotage, di mana wilayah domestik harus dilayani airline dalam negeri. Dia mengatakan Indonesia menganut prinsip cabotage yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang bertujuan menjaga kedaulatan negara. Asas cabotage ini disepakati dunia dan tertulis dalam Konvensi Chicago 1944, yaitu negara berhak membatasi maskapai asing melayani penerbangan domestiknya. Asas ini pun telah diterapkan di banyak negara.

Dia mengatakan sebenarnya di Indonesia sudah ada Air Asia sebagai airline asing, sekiranya ini cukup karena airline domestik masih over supply jika semua armadanya dijalankan dengan baik.

“Di sisi lain, eksistensi maskapai asing dalam jangka panjang akan mematikan maskapai lokal. Jika ingin melindungi industri penerbangan nasional, sebaiknya pemerintah menetapkan standarisasi tarif tiket pesawat,” tuturnya.

Pada prinsipnya, kata Gus Irawan Pasaribu, selama ini maskapai penerbangan nasional menggunakan tarif batas bawah atau perang tarif untuk menggaet konsumen. Akibatnya, maskapai merugi dan akhirnya kembali menggunakan tarif batas mereka.

Menggaet maskapai asing bisa saja dilakukan namun pemerintah juga harus memberikan insentif atau mengurangi komponen harga seperti jasa kebandaraudaraan kepada maskapai nasional, termasuk maskapai Low-Cost Carrier (LCC). Pasalnya, LCC masih dibebankan biaya kebandaraudaraan yang sama dengan pesawat full service. (wol/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Komisi VII Minta Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Regulasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawa Pasaribu meminta agar pengelolaan limbah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.