Breaking News
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Gus Irawan Minta Menteri Bidang Energi Fokus Bekerja
Istimewa
Istimewa

Gus Irawan Minta Menteri Bidang Energi Fokus Bekerja

MEDAN, WOL – Rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet mendapat respon dari Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi. Para senator di komisi  itu meminta menteri terkait fokus memenuhi target dan merancang jalan bagaimana agar Indonesia mandiri di sektor energi.

Ketua Komisi VII DPR-RI mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, kemarin ketika diminta tanggapannya tentang menteri yang membindangi energi. “Saya menilainya bukan dari kapasitas orang saja. Tapi harus bermuara pada perintah atasan. Menteri itu harus tunduk pada atasannya,” kata dia.

“Kami menyesalkan sebenarnya tentang kementerian yang membidangi energi seperti Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang tidak solid,” jelasnya.

Dia menyatakan pertentangan pendapat Rizal dan Sudirman terbuka ke publik. “Saya lihat itu menteri off side memberikan komentar. “Rizal Ramli itu off side. Tidak ada itu menteri kepret-kepret. Beliau melampaui wewenang dan tupoksinya,” kata Gus.

Gus mengharapkan sebenarnya menteri koordinator yang melakukan koordinasi, kemudian siapa eksekutornya ya pasti menteri teknis dalam hal ini Menteri ESDM.

“Bagi saya ini bukan hanya tidak memahami tugas dan fungsinya tapi juga tak memahami komunikasi. Begitu juga Presiden seyogyanya mengingatkan tentang pentingnya komunikasi internal dan fokus pada tugas,” ungkap Gus.

Sebab, menurutnya, kementerian di bidang energi punya tugas berat mendorong negara yang berdaulat secara energi. “Kami dari Fraksi Gerindra selalu ingin negara berdaulat dari sisi energi terutama dalam jangka panjang,” jelasnya.

Dia mengingatkan agar semua stakeholder sepakat mengarahkan pada tujuan untuk menggali potensi energi yang lebih besar. “Sebab ketahanan energi kita sangat rentan. Indonesia ini tidak punya cadangan energi nasional lo,” jelasnya.

Minyak mentah misalnya ada di Dumai, Rumbai/Duri Pekan Baru. Aliran minyak dari kilang itu sudah hampir 50 persen dari total produksi Indonesia. Kalau saja ada yang melakukan sabotase di situ lumpuh sudah republik ini.

“Ingat yang menguasai di situ Cevron. Coba kalau ada sabotase. Lumpuh kita. Kalau peran Pertamina dalam kedaulatan energi saya lihat tidak terlalu signifikan. Tokh mereka sama saja sebagai perusahaan yang perannya mirip Exxon, Shell dan perusahaan-perusahaan lain,” tuturnya.

“Jadi pada prinsipnya untuk kedaulatan energi kita harus punya cadangan. Kemudian Indonesia ini juga secara perlahan sudah harus beralih ke energi baru terbarukan,” kata Gus menyarankan.

“Kita punya gas alam kemudian ada panas bumi. Ini juga energi baru terbarukan bahkan lebih ramah lingkungan,” jelasnya. Persoalan Indonesia ini untuk mandiri secara energi bukan saja soal bahan bakar, energi alternatif tapi juga menyangkut akselerasi atau percepatan pembangunan pembangkit listrik.

Pembangkit listrik mini hydro
“Kalau dibiarkan Indonesia ini akan terus mengalami krisis energi. Baik itu bahan bakar dan juga listrik. Untuk listrik misalnya tidak ada peningkatan akselarasi dalam pembangunan pembangkit,” ungkapnya.

Dia menyatakan untuk pembangkit Jawa 5 sudah ada tender sejak setengah tahun lalu dengan kapasitas 1.000 MW tapi tidak diketahui siapa pemenang tendernya. “Padahal sudah setengah tahun ini.”

Contoh lain, ungkap Gus, tentang pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga mini hydro (PLTMH). “Itu kan sudah jelas PLN tidak melaksanakan keputusan menteri soal pembelian listrik dari PLTMH sehingga pembangkit ini sulit berkembang.”

Gus mengungkapkan PLN enggan membayar listrik yang diproduksi PLTMH sesuai harga keekonomian. “Sehingga investor PLTMH tak mau membangun pembangkit mini hydro,” jelasnya.

Menteri ESDM pasti sudah meminta PLN menaikkan harga pembelian kepada PLTMH. “Kalau ke perusahaan pembangkit tenaga air, PLN berani bayar 9 sen dolar AS per kWh. Tapi ke PLTMH hanya 5 sen dolar AS. Ini kan beda perlakuan. Kemudian Menteri ESDM sudah meminta itu harga disetarakan.”

“Apakah PLN menjalankan kebijakan itu. Makanya kita melihat ada ketimpangan koordinasi dan pelaksanaan tugas di lapangan. Harus ada leadership untuk menjalankan kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Jika kondisinya seperti sekarang jangan-jangan proyek listrik 35.000 MW pun bakal terkendala. “Saya ingin presiden turun tangan mengatasi kegaduhan yang muncul. Kalau anak buahnya gaduh pimpinannya yang harus menyelesaikan,” ungkap Gus. (ags/wol/min/data1)

Check Also

foto: Istimewa

Banggar DPR RI Abaikan Keputusan Komisi VII Dalam Penetapan APBN-P 2017

JAKARTA, WOL – Badan Anggaran DPR-RI dinilai mengabaikan keputusan Komisi VII dalam menetapkan beberapa asumsi ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.