Breaking News
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Gus Irawan: Kami Minta Penjelasan Pemerintah Soal Negosiasi Freeport
Gus Irawan Pasaribu (tengah) saat memimpin rapat Komisi VII membahas Freeport di gedung DPR RI Jakarta. (WOL Photo/Ist)
Gus Irawan Pasaribu (tengah) saat memimpin rapat Komisi VII membahas Freeport di gedung DPR RI Jakarta. (WOL Photo/Ist)

Gus Irawan: Kami Minta Penjelasan Pemerintah Soal Negosiasi Freeport

MEDAN, WOL – Pemerintah dengan PT Freeport, kata Komisi VII DPR RI, telah melakukan negosiasi cukup panjang tentang divestasi saham, pembangunan smelter, dan relaksasi ekspor.

“Dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk empat hal penting, yaitu PT Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang memberikannya hak operasi hingga tahun 2041,” ujar Gus Irawan Pasaribu.

Gus Irawan Pasaribu sebagai Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup, kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (24/10) kemarin, mengatakan pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum dan PT  Freeport Indonesia berkomitmen akan membangun smelter baru di Indonesia dalam waktu lima tahun.

“Freeport McMoRan akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia, hingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen,” kata dia.

“Untuk itu Komisi VII DPR meminta kepada Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif,” ucap Gus Irawan.

Terhadap permintaan Dewan di Komisi VII tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, mengenai renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia itu kesepakatan besar sudah dicapai pada tanggal 27 Agustus 2017, yaitu pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum dua kali sepuluh tahun, sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

Gus menambahkan dari penjelasan Jonan memang pemerintah juga menyetujui perpanjangan eprtama pertama dari tahun 2021 sampai 2031, kemudian apabila memenuhi persyaratan maka dapat diperpanjang lagi sampai sepuluh tahun kedua, dengan tiga persyaratan yaitu PT Freeport harus mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, dalam hal ini gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Syarat kedua, kata Gus Irawan, yang diminta pemerintah adalah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba dalam waktu lima tahun setelah persetujuan diberikan.

“Dan syarat yang ketiga adalah Pemerintah akan mengupayakan penerimaan negara dari hasil produksi PT Freeport secara keseluruhan akan lebih tinggi.  Dari pertemuan sampai dengan hari ini, sebenarnya tidak ada yang berubah,” tutur Gus Irawan.

Sedangkan tentang surat yang ramai diberitakan, Gus Irawan juga meminta penjelasan menteri ESDM. Menurut Menteri Jonan, bahwa surat Freeport yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sebenarnya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengingat Presiden menugaskan agar detil divestasi dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. (wol/ags/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

istimewa

Gus Irawan: Subsidi Listrik 900 VA Harus Ditambah

JAKARTA, WOL – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan RAPBN 2018 untuk Kementerian ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.