Breaking News
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Gus Irawan Ingin Tiap Rupiah APBN Sampai ke Masyarakat
WOL Photo

Gus Irawan Ingin Tiap Rupiah APBN Sampai ke Masyarakat

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menginginkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati dari setiap rupiah yang ada APBN, khususnya pada rencana subsidi tahun 2019. “Perlu diketahui, anggaran subsidi pada tahun 2019 terhadap elpiji 3 kg, listrik dan solar mengalami kenaikan.”

Dia mengungkapkan hal itu saat dihubungi wartawan lewat sambungan telefon di Jakarta, Senin (9/7). “Supaya rakyat merasakan betul kontribusi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, terutama dalam peningkatkan lapangan kerja dan tentu bisa agar terbebas dari kemiskinan,” jelasnya.

Khusus untuk BBM jenis premium yang sudah dicabut subsidinya, Ketua DPD Gerindra Sumut ini meminta agar ketersediannya ditambah. Bila sebelumnya kebutuhan premium fokus di luar Jawa Madura dan Bali (Jamali) maka ke depan, ketersediaan di Jamali juga harus mengalami penambahan.

“Premium memang tidak ada subsidinya, tetapi juga harus diperhitungkan selisih harga biaya produksi. Bila diserahkan sepenuhnya kepada kepada Pertamina, maka Pertamina pasti akan tergerus keuntungannya,” kata Gus Irawan Pasaribu.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali (Jawa Madura Bali). Dengan adanya peraturan tersebut, alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta kiloliter untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di peraturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta kiloliter dengan wilayah penugasan di luar Jamali.

Dia menjelaskan akan lebih baik bila sejak awal pemerintah membuat kebijakan BBM satu harga dan tersedia diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang mampu di wilayah Jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.

Seperti diketahui, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini menyebutkan, wilayah Jamali mulai mendapatkan tambahan alokasi premium. Sebelumnya, dalam Perpres 191 Tahun 2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali Jamali.

“Itu untuk premium ya. Kami ingin semua tetes rupiah dalam APBN benar-benar dinikmati warta,” jelasnya. Selain itu, dia juga meminta kejelasan terkait komposisi subsidi listrik 450VA dengan 900VA. Meskipun secara umum anggaran untuk subsidi listrik ada kenaikan, tetap harus dijelaskan juga batasannya dan zona batasan antara 450VA dengan 900 VA.

Dalam rapat Gus Irawan mengaku belum memiliki gambaran tentang alokasi anggaran yang secara relatif makin menurun. Konsumsi publik menurun, tetapi efektifitas jangkauan terhadap anggaran ini untuk meringankan beban masyarakat, meningkatkan daya beli serta mengurangi kemiskinan ini juga belum tergambar dengan jelas.

“Jadi kita Komisi VII DPR RI ingin nanti di dalam perspektif pembahasan anggaran berapa target-target secara kuantitatif akan dicapai dari setiap anggaran yang Kementerian ESDM gunakan. Baik anggaran untuk aparatur, anggaran non fisik maupun anggaran untuk fisik public,” tuturnya. (wol/ags/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Komisi VII: EBT Sudah Masuk Prolegnas 2019

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan hasil pertemuan internal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: