Breaking News
Home / Fokus Redaksi / Gus Irawan Heran Rakyat Kecil Bela Proyek Reklamasi
WOL Photo
WOL Photo

Gus Irawan Heran Rakyat Kecil Bela Proyek Reklamasi

MEDAN, WOL – Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup mengaku prihatin dengan banyaknya masyarakat yang dimanfaatkan untuk membentuk opini membela proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR-RI yang beberapa kali melakukan kunjungan ke proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, mengemukakan keheranannya atas kondisi yang terjadi. Dia berbicara kepada wartawan di padepokan Garudayaksa Sei Mencirim, Medan, Minggu (26/3), sebagai komisi di DPR-RI yang konsern terhadap lingkungan hidup.

“Memang urusan lingkungan hidup itu semuanya dibahas di Komisi VII makanya salah satu mitra kerja kita adalah Menteri Lingkungan Hidup,” kataya. Keheranan Gus atas proyek reklamasi karena sepertinya masih banyak rakyat menengah ke bawah yang menganggap semua yang dilakukan atas Pantai Utara Jakarta bermanfaat.

“Mereka mengelu-elukan dan menganggap proyek reklamasi suatu keharusan. Anehnya yang membela masyarakat menengah ke bawah. Pembelaannya luar biasa, padahal mungkin kalau disuruh beli apartemen di sana belum tentu mereka sanggup,” kata Gus.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI tersebut beranggapan rakyat kecil hanya dimanfaatkan membentuk opini atas proyek reklamasi karena kepentingan politis saja. “Kita kan bisa lihat saat ini eskalasi politik Jakarta sedang tinggi karena berebut suara masyarakat di pemilihan Gubernur April nanti. Makanya seolah-olah diciptakan ada rakyat kecil yang membela reklamasi. Padahal kalau ditawarkan mereka tak akan sanggup beli,” jelasnya.

Dia mengatakan harga apartemen di proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta nantinya bisa mencapai Rp100 juta per meter. “Ya gambarannya kira-kira akan begitulah. Karena apartemen di SCBD Jakarta saja sekarang sudah Rp75 juta sampai RP80 juta per square meter. Nah di kawasan reklamasi itu kan view nya laut. Pasti akan mahal. Bisa menjadi Rp100 juta per meter. Kalau harga jual per unit sampai Rp3 miliar siapa yang sanggup beli,” tanyanya.

Gus menyatakan warga lokal pasti tak akan banyak yang sanggup beli. “Itu nanti akan ditawarkan ke orang asing. Dan promo penjualan reklamasi Pantai Utara Jakarta kan sampai ke Tiongkok. Jualannya sampai ke sana.”

Jadi jangan heran, kata dia, jika nanti di kawasan itu orang asing yang banyak beli. “Lagi pula kan pemerintah sudah memperbolehkan asing membeli properti 100 persen. Jika nanti di sana yang beli warga asing, maka yang lokal tak bisa mengakses,” tuturnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan terhadap Pantai Utara Jakarta cukup membuat gerah Ketua Gerindra Prabowo Subianto. “Kalau bahasanya ke kami, pemerintah sudah seenaknya menjual republik ini ke pihak asing,” jelas Gus.

Para elite sudah tak sungkan-sungkan menjual isi negara ke pihak asing, tambahnya. “Ada banyak kasus yang membuat kita harus belajar. Beberapa waktu lalu di kawasan Pluit Jakarta ditemukan banyak warga asing yang terlibat kejahatan dan temuan uang triliunan rupiah. Kasus kedua, di Pantai Mutiara Jakarta,salah satu kawasan perumahan elite sekarang yang parkir di sana bukan lagi mobil tapi speedboat.”

“Saya jelaskan ini untuk apa? Agar kita bisa melihat betapa mudahnya nanti orang keluar masuk negara ini dari jaluar laut. Di kawasan reklamasi kan aksesnya langsung ke laut. Siapa yang bisa mengawasi keluar masuk orang. Jadi saya kira sudah saatnya memang reklamasi ini benar-benar dihentikan,” ungkapnya.

“Komisi VII mengapresiasi putusan pengadilan soal diberhentikannya reklamasi atas tiga pulau di Jakarta yang baru diputuskan baru-baru ini. Semoga ke depan pulau-pulau yang lain pun dihentikan,” tandasnya.

Sebab akar masalah pengembangan reklamasi Pantai Utara Jakarta ini karena negara selalu dikalahkan dalam berbagai sengketa kepemilikan lahan. “Padahal dulu zaman Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim sudah ada surat keputusan tidak boleh ada reklamasi. Namun kemudian digugat pengembang ke pengadilan dan mereka menang. Itu yang membuat proyek reklamasi berjalan sampai sekarang. Saya dan kawan-kawan di Komisi VII yang konsern dengan lingkungan meminta semua dihentikan.”

“Jadi jangan kemudian menciptakan opini seolah-olah rakyat kecil membela proyek reklamasi. Kecuali memang rakyat menengah ke bawah kita sanggup membeli dan mereka mendapatkan keuntungan dari proyek itu. Sekarang yang terjadi nelayan protes dan lingkungan hidup mengalami kerusakan di sekitar reklamasi,” ujarnya. (wol/ags/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Sarjana Penggerak Desa, Kabupaten Labura, Nicho Silalahi. WOL Photo

Gus Irawan Pecat Pejuang Partai

MEDAN, WOL – Pencopotan kader Gerindra di sejumlah daerah oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.