Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Gus Irawan: BBM Non Subsidi Naik, Daya Beli Masyarakat Harus Dijaga
WOL Photo/Ist

Gus Irawan: BBM Non Subsidi Naik, Daya Beli Masyarakat Harus Dijaga

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu yang membidangi energi dan lingkungan hidup menyatakan Pertamina memang tak bisa menghindari kenaikan harga bahan bakar non subsidi karena realitas bisnis di pasar internasional mengharuskannya.

“Tapi dengan syarat pemerintah harus mengimbanginya dengan menjaga daya beli masyarakat,” kata Gus Irawan Pasaribu yang dihubungi melalui sambungan telefon di Jakarta, Rabu (11/7).

Dia mengatakan pola konsumsi bahan bakar saat ini sudah berbeda dengan beberapa tahun lalu. Masyarakat tidak lagi fokus pada konsumsi bahan bakar subsidi, tapi sudah banyak yang beralih ke non subsidi.

“Hanya saja perlu dicermati kalau kenaikan harga bahan bakar non subsidi itu pasti akan mempengaruhi ke sektor lain. Artinya cost berbagai kebutuhan akan naik,” jelasnya. Kalau Pertamina, tentu saja mereka harus mengambil langkah menaikkan harga karena harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 65,7 dolar AS per barel. Sementara pada asumsi makro APBN 2018 dipatok 48 dolar AS per barel.

“Apa yang dilakukan Pertamina itu sebuah realitas bisnis. Karena ICP-nya naik terus, bahkan bulan ini sudah 70 dolar AS per barel. Jadi ini adalah realitas bisnis bagi korporasi,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI itu.

Namun menurutnya, ada hal yang lebih besar dari kenaikan BBM non subsidi ini, yaitu dampaknya terhadap masyarakat. Dia menilai, daya beli masyarakat harus dijaga, dan terus dikawal, agar public consumption-nya tetap terjaga sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi negara.

“Kalau daya beli dijaga, kemudian public consumption juga dijaga, berarti pada setiap kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak kepada masyarakat, harus diintervensi oleh anggaran pemerintah,” tuturnya.

Intervensi pemerintah tersebut menurut Gus Irawan, bisa melalui subsidi yang selama ini telah berlangsung. Subsidi ini menjadi penting di dalam rangka menjaga daya beli, selain juga kita menjaga survivalnya masyarakat di dalam menempuh kehidupannya. Selain itu kenaikan BBM ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah, katanya.

Dia mengatakan ini tanggung jawab negara, sehingga harus diintervensi melalui APBN. “Karena asumsi makronya sudah jauh. Jadi pada waktu penetapan APBN 2018, asumsi ICP itu hanya 48 dolar AS. Kalau sekarang sudah melebihi ambang kenaikan 10-20 persen, semestinya ini sudah dikoreksi dan direvisi, sehingga ini tidak mempengaruhi terhadap instrumen lainnya, termasuk mempengaruhi terhadap beban finansialnya pertamina,” kata Ketua DPD Gerindra Sumut itu.

Gus Irawan mengatakan, sebagai wakil rakyat dia menyayangkan kenaikan BBM non subsidi itu. “Seharusnya terjadi sosialisasi yang baik apalagi waktunya yang kurang tepat, mengingat masyarakat baru saja melewati Idul Fitri.” (wol/ags/min/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gerindra Sumut: Kita Harus Merdeka dan Berdaulat

MEDAN, Waspada.co.id – Jajaran pimpinan dan kader DPD Partai Gerindra Sumut mengadakan upacara bendera dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: