Breaking News
Home / Warta / Politik / Golkar Hormati Proses Hukum Terkait Kabar Setnov Kembali Tersangka
foto: Istimewa
foto: Istimewa

Golkar Hormati Proses Hukum Terkait Kabar Setnov Kembali Tersangka

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Kabar tersebut muncul lantaran adanya salinan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Dalam surat itu, penyidik menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku belum mengetahui benar tidaknya Novanto kembali menjadi tersangka dengan adanya Sprindik baru itu.

“Saya belum tahu apa. Kalau anda punya (surat sprindiknya) perlihatkan ke saya. Jadi lebih baik,” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2017).

Bila memang benar, Idrus menuturkan Partai Golkar akan selalu menghormati proses hukum yang didasari fakta-fakta hukum yang ada.

“Partai golkar selalu menghormati proses yang ada. Yang didasarkan fakta hukum dan juga untuk keadilan. Jadi tidak ada masalah. Kita senantiasa menghormati proses-proses yang ada,” jelas Idrus.

Disinggung apakah Golkar akan mengambil langkah selanjutnya atau tidak, Idrus mengaku belum mengetahuinya.

“Kita belum lihat ya. Kapan dan bagaimananya,” singkatnya.

Diketahui Ketua Umum Partai Golkar itu sebelumnya pernah dijadikan tersangka, tapi statusnya gugur usai menang dalam gugatan praperadilan.

Isu Novanto jadi tersangka lagi ramai diperbincangkan setelah munculnya salinan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Dalam surat itu, penyidik menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut.

Dalam sprindik itu, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam surat tersebut dituliskan bahwa Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Novanto disangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan.

Tak hanya itu, surat tersebut juga ditembuskan ke pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang PIPM KPK dan Penuntun Umum Pada KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan berkomentar soal benar tidaknya sprindik tersebut. Menurutnya, penyidik masih fokus pada penyidikan kasus korupsi dengan tersangka yang ada.

“Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan kontruksi penanganan perkara. Di sidang kan kami sedang ajukan saksi dan bukti-bukti,” ujar Febri saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Check Also

(foto: Okezone)

Setya Novanto Akan Jadi Tahanan KPK

  JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) yang juga tersangka dalam kasus korupsi ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.