_
Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / GNNT Akan Tingkatkan Inklusivitas Keuangan
WOL Photo/eko kurniawan

GNNT Akan Tingkatkan Inklusivitas Keuangan

JAKARTA, WOL – Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa penggunaan transaksi nontunai akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Bank Indonesia terus berupaya mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT).

Disampaikan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Pungky P Wibowo, dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017 di Jakarta, bahwa tujuan program elektronifikasi adalah untuk menciptakan less cash society dan meningkatkan inklusivitas keuangan.

“Masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat dari elektronifikasi ini diantaranya, lebih praktis dan tidak perlu membawa banyak uang tunai, meningkatkan akses masyarakat ke SP, membantu usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan kriminal, menekan biaya pengelolaan uang Rupiah dan cash handling serta transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat,” ungkapnya.

Untuk mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai, sambungnya, BI melakukan empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program-program pemerintah yakni fasilitasi model bisnis dan inovasi, regulasi yang mendukung, optimalisasi sumber daya lokal dan edukasi serta monitoring.

“Empat strategi itu diterapkan melalui bantuan sosial, jalan tol, moda transportasi, cash management system dan LKD serta remitansi pada kantong TKI. Sinergi dengan pemerintah pun telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif, seperti sektor transportasi dan bansos. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif,” jelasnya.

Ia menambahkan, pencapaian elektronifikasi pembayaran jalan tol pada 35 ruas tol mampu mendorong rata-rata penetrasi nontunai nasional mencapai 98 persen dan 17 ruas mencapai 100 persen. Elektronifikasi jalan tol merupakan langkah terintegrasi dan terpadu dalam rangka inisiasi pembayaran nontunai di jalan tol menuju transaksi tol tanpa henti sebagai end-state di akhir tahun 2018.

Di kesempatan yang sama pemerhati Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai elektronifikasi perlu diterapkan pada pelayanan publik. Guna membuat pemerintah atau badan usaha swasta lebih efisien, pelayanan publik lebih akurat dan cepat serta bebas pungli (pungutan liar), terjadi interkoneksi antar moda pelayanan publik dan jika terjadi masalah akan mudah mengurainya.

“Namun, memang elektronifikasi tak terlepas dari berbagai permasalahan. Seperti bank eksisting yang ingin mempertahankan sistem yang mereka bangun dan tidak mau share dengan bank lain, masih menggunakan multi bank kartu, masih menggunakan teknologi lama yang sering ‘bengek’ (kurang inovasi) sehingga membuat publik sulit percaya dengan transaksi elektronik, kartu banyak hilang sehingga merugikan operator, operator kurang siap mengantisipasi gejolak publik, regulasi yang lambat mengantisipasi, dan penegakan hukum yang masih belum serius,” tutupnya.(wol/eko/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Indeks Tendensi Konsumen Sumut Sebesar 101,05

MEDAN, Waspada.co.id – Berdasarkan Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Sumatera ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: