Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Formappi: Pansus Hak Angket KPK Merugikan Publik
eneliti Formappi Lucius Karus (Dok Okezone)
eneliti Formappi Lucius Karus (Dok Okezone)

Formappi: Pansus Hak Angket KPK Merugikan Publik

JAKARTA, WOL– Pro-kontra pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK oleh DPR hingga kini terus bergulir. Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, Pansus Hak Angket KPK sejak awal tidak fokus terhadap obyek penyelidikannya.

“Ketidakjelasan ini sangat mungkin membuat proses pembahasan Pansus nanti bisa menyasar kemana-mana sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Pansus dan juga kepentingan yang diemban oleh anggota Pansus,” kata Lucius, Minggu (11/6).

Saat ditanya apakah revisi UU KPK sudah mendesak, dia menilai bahwa revisi UU KPK ini sudah berulang kali ditolak dan bertentangan dengan publik.

“Jika DPR ngotot misalnya dengan memanfaatkan momentum Pansus sebagai kedok untuk memuluskan rencana revisi UU KPK, maka bukan tidak mungkin penolakan dari masyarakat akan semakin kuat dibandingkan sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, publik akan menilai bahwa Pansus ini telah dijadikan alat untuk memuluskan kepentingan politik elit, ketimbang sebagai respons atas kebutuhan mendesak publik. Bahkan revisi itu justru akan dengan tegas memperlihatkan pertentangan kebutuhan antara rakyat dan wakil rakyat.

“Sangat aneh rasanya wakil rakyat tidak mewakili siapa-siapa berniat melakukan perubahan untuk sesuatu yang masih dibutuhkan rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya, saat ditanyakan apa ruginya bagi KPK bila DPR merevisi UU KPK?

“Jika revisi dilakukan kerugian sebenarnya bukan terbatas bagi KPK sebagai lembaga saja. Publik yang haus akan tata kelola negara yang bersih akan dirugikan jika revisi yang dilakukan hanya akan mengerdilkan kewenangan KPK untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

“Artinya kepentingan merevisi UU KPK sesungguhnya adalah kepentingan koruptor yang selalu akan terteror oleh kejutan penangkapan dan operasi penagkapan oleh KPK,” tandasnya.
(inilah/ags/data1)

Check Also

Raker Komisi III DPR dengan Kejagung (Bayu/Okezone)

Raker dengan Komisi III, Jaksa Agung Bantah Minta Hak Penuntutan KPK Dihapus

  JAKARTA – Komisi III DPR RI melanjutkan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, setelah sempat ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.