Breaking News
Home / Warta / Politik / Fadli Zon: Peta Politik Perppu Ormas Bakal Terlihat Pertengahan Oktober
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto: Okezone)
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto: Okezone)

Fadli Zon: Peta Politik Perppu Ormas Bakal Terlihat Pertengahan Oktober

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut saat ini belum mengetahui persis peta politik yang ada terkait fraksi pendukung atau penolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Hal itu ia sampaikan saat menerima penyampaian aspirasi dari perwakilan massa Aksi 299 yang menolak Perppu Ormas dan menolak kebangkitan PKI.

“Terkait Perppu ini akan dibahas pada masa sidang ini. Sekarang ada di Komisi II, nanti akan diparipurnakan oleh Komisi II,” kata Fadli di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Fadli menuturkan, rapat paripurna akan diselenggarakan sekira pertengahan atau akhir Oktober 2017 ini. Saat itulah peta politik dukungan terhadap Perppu Ormas ini akan terlihat.

“Persoalannya tentu ada yang mendukung dan menolak, sejauh ini kita belum tau persis siapa yang mendukung dan siapa yang menolak, baru kita akan ketahui pada pertengahan Oktober, baru diparipurnakan,” ungkap politikus Gerindra ini.

Fadli menambahkan, sejak awal Gerindra tegas menolak kehadiran Perppu yang berujung pada pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu. Bersama Demokrat, PAN, dan PKS, Gerindra juga akan menolak Perppu tersebut di rapat paripurna nanti.

“Kami sendiri termasuk yang ikut menolak Perppu sejak awal. Atas nama Gerindra kami menolak Perppu ini,” pungkas Fadli.

Sebelumnya, puluhan ribu massa yang dimotori oleh Presidium Alumni 212 menggelar aksi depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut agar Perppu Ormas segera dicabut dan menolak kebangkitan PKI.

Massa aksi pun diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Unsur pimpinan yang menerima aspirasi itu terdiri dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.

Check Also

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: Okezone)

Bahas Perppu Ormas, DPR Hanya Sebatas Terima atau Menolak

  JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.