_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Evi Diana: Tanya Penyidik Saja
foto: beritametro.co.id

Evi Diana: Tanya Penyidik Saja

JAKARTA, WOL – Istri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi, yakni Evi Diana tak banyak bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap Anggota DPRD Sumut 2014-2019.

Ia memilih bergegas meninggalkan kantor KPK daripada menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan para awak media. Terkait materi pemeriksaan, ia mengaku sudah menyampaikannya kepada penyidik.

“Sudah saya sampaikan ke penyidik. Tanya ke penyidik,” katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/11) tadi malam.

Lebih lanjut, ia menampik jumlah uang yang diterimanya dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 300 juta. Dikabarkan ia menerima uang dari Gatot terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut.

Evi pun mengklaim telah mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Namun ia enggan mengungkapkan jumlah uang yang diterimanya. “Nggak sampai segitu (Rp 300 juta),” ucapnya.

Saat disinggung kesiapannya soal kemungkinan KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus ini, ia hanya tersenyum.

Sebelumnya, usai diperiksa KPK pada 12 Oktober 2015 lalu, Tengku Erry membenarkan bahwa istrinya, Evi Diana menerima uang dari Gatot Pujo. Penerimaan uang itu, dikatakan Tengku Erry berkaitan dengan pengesahan APBD 2014 Pemprov Sumut.

Menurut Tengku Erry yang juga politikus Partai NasDem itu pun mengakui bahwa uang yang diterima Evi Diana sudah dikembalikan ke KPK.

Mengenai pengembalian uang ini, pihak KPK tidak menghilangkan tindak pidana yang telah terjadi. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, sebelum menjerat Evi Diana, penyidik akan mempelajari lebih dulu proses penerimaan uang tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.

Atas perbuatannya itu, Gatot diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara untuk pihak yang diduga sebagai penerima suap, KPK menetapkan 5 orang tersangka dari pihak DPRD Sumut.

Mereka antara lain Saleh Bangun (Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014), Chaidir Ritonga (Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014), Ajib Shah (Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014), Kamaludin Harahap (Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014) serta Sigit Pramono Asri (Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014).

Kelima orang tersebut disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (inilah/data2)

Check Also

3 Komisioner KPK Lolos Administrasi Capim

  JAKARTA – Tiga orang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos tahap seleksi administrasi calon ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: