Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Eks Anggota DPRD Sumut Elezaro Duha Ditahan KPK
Ilustrasi penahanan (Foto: Ist)

Eks Anggota DPRD Sumut Elezaro Duha Ditahan KPK

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPR‎D Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Hanura, Elezaro Duha (ELD), pada hari ini. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Elezaro ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan. Elezaro ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta.

“ELD ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Ilustrasi penjara

Elezaro merupakan tersangka kesebelas yang telah ditahan oleh KPK. Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menahan 10 anggota DPRD Sumut yakni, Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Rooslynda Marpaung, Helmiati, Muslim Simbolon, Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, dan Arifin Nainggolan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dengan menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Adapun ke-38 anggota DPRD Sumut itu yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, dan Dermawan Sembilan.

Ilustrasi

Kemudian ada Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Atas perbuatan tersebut, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Check Also

Kartu Nikah, Ikhtiar Kemenag Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

  JAKARTA – Kementerian Agama telah meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: