Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / DPR RI Dorong Dibentuknya Pansus Tambang Ilegal Bukit Soeharto
WOL Photo/Ist

DPR RI Dorong Dibentuknya Pansus Tambang Ilegal Bukit Soeharto

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi VII DPR RI menggagas dibentuknya pansus tambang ilegal di Bukit Soeharto Kalimantan Timur sehingga bisa dikembalikan ke fungsi awalnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan hal itu kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (14/8), setelah kunjungan tim komisinya ke daerah tersebut. Dia mengatakan, persoalan Bukit Soeharto yang telah menjadi kawasan pertambangan ilegal itu dijadikan Pansus di DPR RI, agar pembahasan lebih spesifik.

“Karena dalam persoalan ini harus ada yang bertanggungjawab. Negara telah dirugikan, kemudian ada orang-orang yang diuntungkan namun, tidak menguntungkan bagi daerah.”

“Negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini, negara harus hadir menjaga kawasan alam Indonesia, kerusakan Bukit Soeharto tidak memberikan pendapatan terhadap daerah, tetapi justru mewariskan kerusakan lingkungan hidup kepada generasi kita selanjutnya, negara harus menunjukkan kedaulatannya,” katanya.

Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan Presiden Indonesia ke-6 Soeharto pada tahun 1991 yang kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Tujuananya adalah untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup, menjaga satwa, dan melindungi pohon-pohon di kawasan tersebut.

“Bukit Soeharto ini telah menjadi role model bagi pengelolaan hutan Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh dunia dan dijadikan sebagai role model dunia. Namun sekarang Bukit Soeharto yang seluas 61.850 hektar berubah total menjadi kawasan pertambangan ilegal batu bara,” tegasnya.

Lebih lanjut Gus Irawan menyampaikan, banyak pihak-pihak yang mengambil dan mengekspolorasi batubara high kalori di dalamnya, yang oleh pemerintah daerah dianggap tidak diketahui dan tidak ada kontribusi ke pemda. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran besar dan kasat mata, namun aparat hukum abai dalam proses ini, padahal aktivitas penambangan ilegal ini tidak jauh dari jalan raya dan mudah diaksesnya.

“Kita Komisi VII DPR RI sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi police line di kawasan tersebut dan meminta segera dilakukan audit lingkungan dan pengawasan oleh KLHK, serta kita akan mengembangkan dalam rapat-rapat teknis di Komisi VII nanti,” tuturnya.

Menurut Gus Irawan, pembentukan Pansus terhadap persoalan Bukit Soeharto perlu digulirkan karena penambangan ataupun aktivitas yang dilakukan khususnya di kawasan yang dilindungi harus sesuai perundang-undangan yang berlaku. “Jangan sampai melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” tegasnya.

Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Provinsi Kalimantan Timur, menjadi sorotan. Pasalnya Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi alam yang harus dilindungi dan bebas dari aktivitas penambangan ilegal.

Dia menilai bahwa aktivitas itu sudah melanggar perundang-undangan dan harus diberi sanksi yang tegas. ““Kita mendapatkan informasi bahwa di Tahura Bukit Soeharto ada aktivitas illegal mining, dan setelah kita cek ternyata benar. Kita bersepakat bahwa itu harus di police line, jadi tidak boleh ada lagi aktivitas penambangan-penambangan di daerah tersebut,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Sumut itu mengatakan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto sangat luar biasa, terutama kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. “Aktivitas penambangan di Tahura ini harus kita hentikan dan tidak ada alasan untuk membiarkannya,” tandasnya. (wol/ags/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

Pemerintah Dinilai ‘Plin-plan’ Soal Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, langkah pemerintah dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: