Home / Warta / Politik / DPR Minta Penjelasan KPK Terkait Pembebasan Hakim PN Medan
foto: parlementaria

DPR Minta Penjelasan KPK Terkait Pembebasan Hakim PN Medan

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw meminta kepada KPK untuk pertanggungjawabkan langkah salah tangkap terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan yakni Marsudin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo serta hakim Sontan Merauke Sinaga.

“Kita perlu bertemu KPK di Komisi III, jadi kalaupun itu terjadi akan kita tanya nanti, itu akan menjadi bahan Komisi III untuk mempertanggung jawabkan kepada mitra kerja,” kata Wenny, Kamis (30/8) malam.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan tanggal 6 September 2018 rencana pimpinan KPK harus jawab persoalan tersebut di hadapan Komisi III DPR, tujuannya untuk mempertanggungjawabkan langkah yang dilakukan KPK terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan.

“Kan ini KPK menjadi orang bertanya-tanya sudah begitu hebat kok masih salah tangkap, itu yang menjadi masalah,” ujarnya.

Padahal, kata Wenny, namanya operasi tangkap tangan (OTT) itu kan sedang terjadi dan tidak beberapa lama terjadi kejahatan. Namun, memang memaknai OTT sebenarnya sudah salah kaprah.

“Kalau terbukti, terlibat ngapain mesti nunggu-nunggu. Tapi kalau tidak, nanti panggil tanya jadi saksi. Kemudian kalau sudah tersambung jadi saksi ya naikkan tersangka,: jelas dia.

Untuk itu, Wenny yang merupakan purnawirawan jenderal Polri ini mengatakan masih banyak hal-hal yang harus dibenahi oleh KPK agar perbuatan salah tangkap seperti ini tidak terjadi kembali. Menurut dia, KPK harus profesional.

“Jadi hal-hal yang begini yang harus dibenahi KPK. Kita minta mereka agar profesional, tapi kalau masih seperti ini kita meragukan kemampuannya,” tandasnya.

Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (28/8). Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 4 orang hakim.

Namun, usai gelar perkara ternyata KPK hanya menetapkan hakim Merry Purba sebagai tersangka suap senilai SGD 280.000 dari pengusaha bernama Tamin Sukardi. Uang suap itu diduga terkait perkara korupsi Tamin yang terjadi di PN Medan.

Sedangkan, status tiga hakim masih sebagai saksi antara lain Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan yakni Marsudin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo serta hakim Sontan Merauke Sinaga. Sehingga, mereka dibebaskan karena tidak cukup bukti.

“KPK harus cermat, hati-hati. KPK punya 24 jam untuk periksa dan klarifikasi, kalau belum ada alat bukti yang kuat terhadap yang bersangkutan (3 hakim lainnya) maka dilepaskan pulang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo. (inilah/ags/data1)

Check Also

Bupati Pakpak Bharat Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek PUPR

JAKARTA – Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Medan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: