Breaking News
Home / Warta / Politik / DPR Gelar Rapat Paripurna Tanpa Taufik Kurniawan yang Ditahan KPK
Sidang Paripurna (Bayu Septianto/Okezone)

DPR Gelar Rapat Paripurna Tanpa Taufik Kurniawan yang Ditahan KPK

agregasi

 

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun persidangan 2018-2019, Selasa (21/11/2018). Rapat paripurna kali ini merupakan rapat paripurna pertama pasca Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda rapat kali ini di antaranya pidato pembukaan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan dilanjutkan pelantikan anggota DPR dalam rangka Pergantian Antar Waktu (PAW). Belum diketahui siapa yang akan dilantik menjadi anggota DPR kali ini.

Sementara, hingga saat ini DPR belum menerima surat dari Partai Amanat Nasional (PAN) perihal pengganti Taufik Kurniawan.

“Belum, belum ada (surat pengganti Taufik dari PAN),” ujar Sekjen DPR Indra Iskandar saat dihubungi, Senin 19 November 2018.

https://i1.wp.com/img-z.okeinfo.net/library/images/2018/05/21/moj1i5r75b7nmgnjxacw_17711.jpg?resize=484%2C272&ssl=1

Diketahui Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.

Dalam hal ini, politikus senior PAN tersebut diduga menerima suap sebesar Rp3,65 miliar untuk mengurus APBD Kebumen sebagai fee atas pemulusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) ‎fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk alokasi APBD Kebumen tahun anggaran 2016.

Awalnya, Bupati Kebumen M. Yahya Fuad (MYF) yang telah menjadi terpidana kasus suap pemulusan APBD Kebumen mendekati Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI ‎bidang ekonomi dan keuangan juga dapil Jawa Tengah untuk memuluskan alokasi anggaran Kebumen senilai Rp100 miliar.

Diduga, Taufik mematok harga untuk memuluskan alokasi DAK Kabupaten Kebumen tersebut. Anggaran yang dipatok oleh Taufik Kurniawan sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Muhammad Yahya Fuad meminta sejumlah rekanan untuk mengumpulkan uang guna kepentingan pembayaran permintaan fee 5 persen tersebut.

Namun, dalam pengesahan APBN-P 2016, Kebumen hanya mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37 miliar dari rencana awal Rp100 miliar‎. DAK tambahan tersebut disinyalir akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Check Also

Bela Prabowo, Andi Arief Bandingkan Kebebasan Pers Era SBY

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief tampak membela calon Presiden Prabowo Subianto ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: