_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Dewan Pers Menang Lagi di Pengadilan Tinggi Jakarta
foto: dewan pers

Dewan Pers Menang Lagi di Pengadilan Tinggi Jakarta

JAKARTA, Waspada.co.id – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan tergugat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan kawan-kawan.

Adapun SPRI, PPWI, dan Wilson Lalengke dkk menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP). Dengan demikian, Peraturan Dewan Pers dikukuhkan berlaku dan mengingat semua pihak terkait dengan pers.

Dalam keputusannya No 331/PDT/2019/PT DKI, majelis hakim tinggi PT Jakarta yang terdiri atas Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, setelah mengadili sendiri perkara yang diperiksa,  pada keputusannya 5 Agustus 2019, selain menyatakan seluruh gugatan tergugat Wilson Lalengke ditolak, tergugat juga harus membayar uang perkara.

Sebelumnya pada April 2018, SPRI dan PPWI, Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya, Dewan Pers dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers (PerDP) melampaui kewenangan Dewan Pers  dan bertentangan dengan UUD 1946 serta UU Pers No 40 Tahun 1999.

Atas dasar itu, Wilson Lalengke dkk meminta Peraturan Dewan Pers, antara lain soal Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers soal Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers No 40 Tahun 1999.

Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan  yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawah UU adalah Mahkamah Agung (MA).

Dalam pokok perkara,  Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers yang mengikat adalah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.

Wina Armada Sukardi, ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat, menegaskan, Peraturan Dewan Pers memiliki alas hukum yang sangat kuat dan karena itu mengikat semua pihak. Disebutkan, gugatan para tergugat lemah dan salah alamat.

Dalam keputusan PN Jakarta Pusat, eksepsi dari Dewan Pers yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini, ini diterima PN Jakarta Pusat. Artinya, gugatan tergugat Wikson Lalengke dkk  tidak diterima, karena pengadilan tidak berhak memeriksanya. Oleh karena itu, PN Jakarta Pusat belum memeriksa perkara pokoknya.

Sementara itu, dalam keputusan PT DKI disebut eksepsi Dewan Pers ditolak. Artinya, PT Jakarta menilai berhak mengadili perkara ini. Tetapi setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya, PT Jakarta dalam pokok perkara memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat Wilson Lalengke dkk.

Dengan adanya keputusan PT Jakarta ini, Peraturan Dewan Pers mempunyai kekuatan hukum dan mengingat semua pihak yang terkait dengan pers. Dalam bahasa awam, Dewan Pers menang lagi di PT Jakarta. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meyambut gembira keputusan ini.

“Jelas ini kemenangan  buat masyarakat pers, karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekaan pers,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari, Rabu (11/9).

Advokat Frans Lakaseru, kuasa hukum Dewan Pers, mengingatkan agar masyarakat pers tidak mempercayai berita-berita hoax yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta.

“Banding Penggugat ditolak,  kok Penggugat bisa dinyatakan menang?” kata Frans menerangkan sebaiknya mengikuti keputusan formal dari lembaga pengadilan. (wol/aa/rls/data1)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Wagubsu Apresiasi Pelaksanaan Kurban PWI Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Wagubsu) Drs H Musa Rajekshah MHum mengapresiasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.