Breaking News
Home / Warta / Politik / Dana Pilkada Serentak Ditanggung Daerah
Istimewa
Istimewa

Dana Pilkada Serentak Ditanggung Daerah

JAKARTA, WOL – Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menegaskan, tidak ada alasan bagi daerah yang tidak memiliki anggaran untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun 2015. Pasalnya, daerah bisa memakai dana sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang dimiliki.

“Pakai anggaran yang tersedia atau silpa. Jadi tak ada alasan bagi daerah yang tak menganggarkan,” jelas pria yang biasa disapa Donny itu di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

Donny memastikan, pemerintah daerah wajib melaksanakan perintah UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Sebab, Pemda wajib melaksanakan Pilkada karena proses serentak merupakan kemauan politik yang telah disepakati.

“Karena kewajiban Pemda harus melaksanakan Pilkada UU no 23/2014, Pemda wajib menjalankan perintah UU dan kebiajakan strategis nasional,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku masih melakukan konsolidasi, terlebih dengan adanya perbedaan data.

Rencananya, Kemendagri akan mengundang kepala daerah yang mengaku tak memiliki anggaran untuk menggelar pilkada pada Senin pekan depan. “Kami akan klarifikasi, Senin undang semua,” sambungnya.

Fungsi pertemuan nanti, lanjut Donny, ia akan meminta klarifikasi. Pasalnya, Kemendagri berasumsi anggaran pilkada cukup tersedia. Sebelumnya, tiga daerah melaporkan minimnya anggran, mereka pun meminta dana kepada pemerintah pusat.

Kabupaten Majene (Sulawesi Barat) misalnya, meminta hingga Rp23 miliar. Lalu Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Pandeglang (Banten) juga meminta Rp55 miliar.

“Kecuali ada dinamika politik di daerah, karena mereka enggan lalu minta ke pusat, kan tak mungkin biayai karena harus pakai APBD,” bebernya

Namun, ia tidak menutup peluang bantuan dana dari pemerintah pusat. Melalui Permen Kemendagri Nomor 44 dan 57, pemerintah menyiapkan slot dana hibah yang nantinya akan diterima oleh KPUD.

“Slotnya memang hibah dan tak perlu perdetujuan DPRD, Permen 44 dan 57 sedang diproses, intinya mengatur bahwa hibah yg diterima KPUD,” ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut, dana Pilkada sepenuhnya memakai dana APBD. Namun, ia mengaku masih melakukan sinkronikasi dengan Menteri Keuangan dan Komisi II DPR.

“Kalau Pilkada yang terjadwal 2015, sudah dianggarkan dan diputus. Bagi yang mundur belum dibahas. Walaupun begitu, dari mendagri dan Menkeu sudah dibahas, kita sinkronkan, semua pakai APBD,” pungkasnya. (okz/wol/data2)

Check Also

Menkopolhukam Wiranto (Foto: Okezone)

Bahas Indeks Kerawanan Pilkada, Menko Polhukam Panggil 3 Menteri Kabinet Kerja

  JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memanggil sejumlah ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.