Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Dampak Perpres No.20/2018, Impor Dosen ke Indonesia Jadi Polemik
Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir. (Antara)

Dampak Perpres No.20/2018, Impor Dosen ke Indonesia Jadi Polemik

JAKARTA, WOL – Peraturan Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berimplikasi kemana-mana. Sebelumnya pelonggaran ketentuan TKA dimaksudkan untuk merespons perkembangan digital yang cepat serta ketiadaan sumber daya manusia (SDM).

Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) rupanya memberi dampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pasal 3 huruf e Perpres No 20/2018 disebutkan pemberi kerja bagi TKA yakni “lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan”. Di poin inilah menjadi payung hukum bagi tenaga pendidik baik dosen maupun guru dari asing untuk dapat berkiprah di tanah air.

Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir awal pekan ini menyebutkan merujuk Perpres 20/2018 memberi payung hukum bagi tenaga pengajar di perguruan tinggi untuk dapat berkiprah di perguruan tinggi di tanah air. “Dia bisa stay dua sampai tiga tahun, kayak kita di luar negeri,” ujar Nasir, di Kompleks Istana Presiden awal pekan ini.

Kendati demikian, Nasir menyebutkan pihaknya hanya akan fokus pada tenaga pengajar untuk bidang tertentu saja seperti teknologi, matematika, teknik mesin dan sains. Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini juga menyebutkan sejumlah negara seperti Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menyampaikan minatnya untuk mengirim tenaga pengajar ke Indnesia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan sebaiknya Menristek Dikti terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen asing di setiap perguruan tinggi. Menurut dia masuknya dosen asing ke Indoensia akan memberi dampak pada ketahanan nasional. “Banyaknya dosen asing masuk ke Indonesia berdampak pada ketahanan nasional,” sebut Bambang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (13/4).

Lebih lanjut Bambang menyebutkan sebaiknya pemerintah mengupayakan peningkatan kemampuan dan kualitas dosen sebagai ilmuwan di kampus dengan memberi dukungan dan pelatihan dosen secara berkala. Tidak hanya itu, Bambang juga mengingatkan agar pemerintah membahas dampak Perpres tersebut dengan sejumlah stakeholder seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) serta Forum Rektor Indonesia (FRI).

“Untuk mengkaji kembali wacana kebijakan tersebut dan memikirkan landasan yang matang agar wacana kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pendidikan dan riset di Indonesia,” ingat Bamsoet.

Perpres ini melengkapi rencana sebelumnya dibukanya ihwal Perguruan Tinggi Asing ke Indonesia dengan merujuk Pasal 65 ayat (1-5) UU No 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional, Pasal 161 ayat (1), (2) dan (5) PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 90 ayat (1-5) UU NO 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Permendikbud No 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. (inilah/ags/data2)

Check Also

Inilah 5 PTN Favorit Peserta SBMPTN 2018

JAKARTA, Waspada.co.id – Masuk perguruan tinggi negeri menjadi impian banyak calon mahasiswa. Mereka pun berlomba-lomba ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: