Home / Warta / Mancanegara / China Disinyalir Pasang QR Code di Rumah Minoritas Muslim
China Disebut Pasang QR Code di Rumah Minoritas Muslim XINJIANG, Waspada.co.id - Organisasi pemerhati hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa pemerintah China memasang sistem QR Code di setiap rumah etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Sistem tersebut berisikan data biometrik termasuk DNA dan sampel suara individu sehingga memungkinkan otoritas melacak setiap pergerakan mereka. Otoritas lokal China dilaporkan akan memindai kode yang tertera di setiap pintu rumah komunitas Muslim di Xinjiang untuk memantau para penghuni. Dalam laporan terbaru HRW, salah satu mantan warga di Xinjiang mengaku sistem tersebut berlaku sejak musim semi 2017 lalu. "Setiap hari atau dua hari sekali otoritas datang dan memindai QR code itu sehingga mereka tahu berapa banyak orang yang tinggal di rumah itu," tutur warga eks Xinjiang tersebut. "Dan sejak itu mereka akan bertanya kepada setiap tamu yang datang ke rumah kami, 'Mengapa Anda berada di sini?' Pada malam hari mereka juga akan memeriksa." Mantan warga Xinjiang itu juga mengatakan aparat mengambil sampel DNA saat mereka mengajukan pembuatan paspor dan dokumen identitas lainnya. "Bagi warga yang bisa membaca, mereka diminta membaca sebuah artikel dari koran. Sedangkan bagi yang tidak bisa membaca mereka, diminta bernyanyi dan menceritakan sesuatu dan merekam suaramu," tutur perempuan yang meninggalkan Xinjiang tahun lalu itu. "Saat itu Anda tidak berada pada posisi yang bisa berdebat dengan mereka." Perempuan itu juga mengklaim tak jarang warga Xinjiang dipaksa bolak-balik ke kantor polisi hanya untuk mendata identitas dan pergerakan mereka. HRW menyebut sistem QR code tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah China untuk membatasi pergerakan minoritas Muslim, terutama Uighur, di Xinjiang. Namun, Beijing mengklaim sistem QR Code itu dipasang guna membantu meningkatkan layanan publik bagi warga dan mengontrol jumlah populasi. Selain itu, HRW juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap aparat China yang secara sewenang-wenang kerap menangkap orang Uighur dan menahan mereka di kamp "pendidikan politik." Warga Xinjiang yang memiliki hubungan dengan '26 negara sensitif' bagi China seperti Kazakhstan, Turki, dan Indonesia kerap menjadi target penangkapan aparat. Mereka ditahan selama beberapa bulan di kamp penampungan tanpa prosedur formal dan izin didampingi pengacara. Selama berada di kamp, para tahanan disebut mendapat "indoktrinasi politik" dengan dipaksa memuja paham komunis dan pemerintahan presiden Xi Jinping. HRW juga memaparkan pemerintah China semakin membatasi hak beribadah bagi minoritas Muslim tersebut dengan salah satunya melarang melaksanakan ibadah di ruang publik, termasuk institusi pendidikan secara bersama-sama. "Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang pada skala yang tidak terlihat selama puluhan tahun," kata Direktur HRW di China, Sophie Richardson, dalam laporan yang dirilis awal pekan ini seperti dikutip The Independent, Rabu (12/9). "Kebijakan penindasan dan represif di Xinjiang adalah ujian utama apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah asing lainnya mampu memberi sanksi China untuk mengakhiri pelanggaran ini." Meski membantah seluruh tudingan pelanggaran HAM, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menolak menanggapi secara menyeluruh laporan HRW tersebut. Geng menuturkan HRW merupakan kelompok "yang penuh prasangka terhadap China." "Langkah-langkah di Xinjiang bertujuan mempromosikan pembangunan, persatuan, dan stabilitas dan di saat bersamaan menindak separatisme dan segala aktivitas terorisme yang kejam," ucap Geng. Layaknya Tibet, Xinjiang menjadi salah satu wilayah yang dijaga ketat pemerintah China. Sebagian besar penduduk Xinjiang merupakan Uighur dan etnis minoritas lainnya yang bukan berasal dari suku Han. Sebagian besar mereka menganut agama Islam yang dipengaruhi oleh peradaban negara di perbatasan Xinjiang. Sejak peristiwa terorisme 9/11 di Amerika Serikat, China terus meningkatkan operasi pengamanan besar-besaran di wilayah Xinjiang. Meski serangan teroris memang pernah terjadi beberapa kali di Xinjiang, tapi para pengamat menganggap ancaman tersebut terbatas dan terkendali. Namun, sejumlah laporan menyebut beberapa masyarakat Uighur kabur ke Suriah dan bergabung dengan ISIS untuk memerangi rezim Presiden Bashar al-Assad. (has) Tags: Organisasi pemerhati hak asasi manusia Human Rights Watch, China Disebut Pasang QR Code di Rumah Minoritas Muslim, sistem QR Code, data biometrik termasuk DNA, china batasi gerak muslim, pintu rumah komunitas Muslim di Xinjiang , warga eks Xinjiang, Mantan warga Xinjiang, pergerakan minoritas Muslim, kamp penampungan tanpa prosedur formal, Pemerintah China langgar HAM di Xinjiang, Direktur HRW di China, Sophie Richardson, Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, etnis minoritas china, terorisme 9/11 di Amerika Serikat, rezim Presiden Bashar al-Assad Foto: Ilustrasi rumah Uighur di Xinjiang. (Reuters/Jason Lee)

China Disinyalir Pasang QR Code di Rumah Minoritas Muslim

XINJIANG, Waspada.co.id – Organisasi pemerhati hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa pemerintah China memasang sistem QR Code di setiap rumah etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Sistem tersebut berisikan data biometrik termasuk DNA dan sampel suara individu sehingga memungkinkan otoritas melacak setiap pergerakan mereka. Otoritas lokal China dilaporkan akan memindai kode yang tertera di setiap pintu rumah komunitas Muslim di Xinjiang untuk memantau para penghuni.

Dalam laporan terbaru HRW, salah satu mantan warga di Xinjiang mengaku sistem tersebut berlaku sejak musim semi 2017 lalu.

“Setiap hari atau dua hari sekali otoritas datang dan memindai QR code itu sehingga mereka tahu berapa banyak orang yang tinggal di rumah itu,” tutur warga eks Xinjiang tersebut.

baca: PBB Klaim 1 Juta Minoritas Etnis Muslim Uighur Ditahan di Kamp-Kamp Politik China

“Dan sejak itu mereka akan bertanya kepada setiap tamu yang datang ke rumah kami, ‘Mengapa Anda berada di sini?’ Pada malam hari mereka juga akan memeriksa.”

Mantan warga Xinjiang itu juga mengatakan aparat mengambil sampel DNA saat mereka mengajukan pembuatan paspor dan dokumen identitas lainnya.

“Bagi warga yang bisa membaca, mereka diminta membaca sebuah artikel dari koran. Sedangkan bagi yang tidak bisa membaca mereka, diminta bernyanyi dan menceritakan sesuatu dan merekam suaramu,” tutur perempuan yang meninggalkan Xinjiang tahun lalu itu.

“Saat itu Anda tidak berada pada posisi yang bisa berdebat dengan mereka.”

Perempuan itu juga mengklaim tak jarang warga Xinjiang dipaksa bolak-balik ke kantor polisi hanya untuk mendata identitas dan pergerakan mereka. HRW menyebut sistem QR code tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah China untuk membatasi pergerakan minoritas Muslim, terutama Uighur, di Xinjiang.

baca: Ketua Badan HAM PBB Kutuk Penindasan Minoritas China & Myanmar

Namun, Beijing mengklaim sistem QR Code itu dipasang guna membantu meningkatkan layanan publik bagi warga dan mengontrol jumlah populasi. Selain itu, HRW juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap aparat China yang secara sewenang-wenang kerap menangkap orang Uighur dan menahan mereka di kamp “pendidikan politik.”

Warga Xinjiang yang memiliki hubungan dengan ’26 negara sensitif’ bagi China seperti Kazakhstan, Turki, dan Indonesia kerap menjadi target penangkapan aparat. Mereka ditahan selama beberapa bulan di kamp penampungan tanpa prosedur formal dan izin didampingi pengacara.

Selama berada di kamp, para tahanan disebut mendapat “indoktrinasi politik” dengan dipaksa memuja paham komunis dan pemerintahan presiden Xi Jinping.

baca: PBB Desak China Bebaskan Hampir Sejuta Warga Uighur

HRW juga memaparkan pemerintah China semakin membatasi hak beribadah bagi minoritas Muslim tersebut dengan salah satunya melarang melaksanakan ibadah di ruang publik, termasuk institusi pendidikan secara bersama-sama.

“Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang pada skala yang tidak terlihat selama puluhan tahun,” kata Direktur HRW di China, Sophie Richardson, dalam laporan yang dirilis awal pekan ini seperti dikutip The Independent, Rabu (12/9).

“Kebijakan penindasan dan represif di Xinjiang adalah ujian utama apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah asing lainnya mampu memberi sanksi China untuk mengakhiri pelanggaran ini.”

Meski membantah seluruh tudingan pelanggaran HAM, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menolak menanggapi secara menyeluruh laporan HRW tersebut. Geng menuturkan HRW merupakan kelompok “yang penuh prasangka terhadap China.”

“Langkah-langkah di Xinjiang bertujuan mempromosikan pembangunan, persatuan, dan stabilitas dan di saat bersamaan menindak separatisme dan segala aktivitas terorisme yang kejam,” ucap Geng.

baca: China bantah menahan satu juta warga minoritas Muslim Uighur

Layaknya Tibet, Xinjiang menjadi salah satu wilayah yang dijaga ketat pemerintah China. Sebagian besar penduduk Xinjiang merupakan Uighur dan etnis minoritas lainnya yang bukan berasal dari suku Han. Sebagian besar mereka menganut agama Islam yang dipengaruhi oleh peradaban negara di perbatasan Xinjiang.

Sejak peristiwa terorisme 9/11 di Amerika Serikat, China terus meningkatkan operasi pengamanan besar-besaran di wilayah Xinjiang. Meski serangan teroris memang pernah terjadi beberapa kali di Xinjiang, tapi para pengamat menganggap ancaman tersebut terbatas dan terkendali.

Namun, sejumlah laporan menyebut beberapa masyarakat Uighur kabur ke Suriah dan bergabung dengan ISIS untuk memerangi rezim Presiden Bashar al-Assad. (cnn)

 

Check Also

Ini Faktor Rupiah Menguat Di Bawah Rp14.800 per USD

Waspada.co.id – Nilai tukar rupiah bergerak menguat pada perdagangan di pasar spot pagi ini, Kamis ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: