Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Cara KPK Lakukan Penyadapan
Istimewa
Istimewa

Cara KPK Lakukan Penyadapan

JAKARTA, WOL – Komisi III DPR menanyakan soal mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyadapan menjadi senjata KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Meski demikian, KPK membantah seluruh OTT dilakukan dengan penyadapan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya tidak bisa sembarangan melakukan penyadapan. Penyadapan berawal dari usul Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Eksekutor penyadapan dilakukan di bawah kendali Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK.

Usulan itu kemudian disampaikan ke pimpinan KPK. Jika lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), operasi tersebut baru bisa dilakukan. “Yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tetapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK,” kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Penyadapan itu juga diawasi oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. “Jadi, Direktorat PI yang selalu memeriksa lockbox penyadapan tadi,” terangnya.

Menambahkan penjelasan Agus, Deputi Bidang Inda KPK Hary Budiarto menjelaskan lebih detil cara KPK melakukan penyadapan. Penyadapan melibatkan tiga kedeputian di KPK, yakni, Deputi Penindakan, Deputi Inda dan Deputi PIPM.

Deputi Penindakan bertindak sebagai user dan akan mengirimkan nomor target yang akan disadap. Lalu, Deputi Inda melakukan penyadapan. Sementara, Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan.

Hary melanjutkan, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak berwenang mengaudit penyadapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan berarti kegiatan itu tidak diawasi. “Kami diaudit (oleh PIPM), setiap tiga bulan sekali,” terangnya.

Bicara soal teknis, kaya Hary, nomor target yang disadap juga tentu tidak sembarangan dan harus terkait dengan kasus hukum tengah ditangani KPK. Sebab, mesin juga punya keterbatasan dimana nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari. Di luar itu, akan dicancel otomatis oleh mesin.

“Nomor yang disadap itu untuk 30 hari. Ketika 30 hari terlampaui maka mesin akan cancel dan nomor lain masuk. Jadi, seperti antrean,” tandasnya.

Setelah penyadapan akan dibuat rangkuman. Tidak semua kata dari mesin sadapan diterjemahkan. Pasalnya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap.

Lebih lanjut, Hary menjelaskan soal surat izin penyadapan. Dia menyebut surat penyadapan hanya berlaku 30 hari pertama. Jika selama 30 hari pertama tidak ada hasil, untuk melakukan penyadapan berikutnya dengan nomor yang sama harus mendapatkan surat perintah yang ditandatangani lima komisioner.

“Jika tidak ada surat perintah penyadapan lagi, akan kami hentikan. Kalau mau diulang, harus diterbitkan sprindap baru,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menerangkan, jika mekanisme itu telah berjalan, maka semua pihak bisa tenang. “Benar tidak? Kalau ini berjalan benar, tenang kita,” tutupnya. (merdeka/ags)

Check Also

Foto: Istimewa

Soal Pengusutan Teror Air Keras, Keluarga Novel Baswedan Tak Terlalu Berharap TGPF Segera Dibuat

  JAKARTA – Sudah hampir 7 bulan lebih kasus teror penyiraman air keras kepada penyidik ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.