_
Home / Warta / Politik / Cak Imin: Pemerintah Jangan Sampai Tersandera GBHN
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Foto: Okezone)

Cak Imin: Pemerintah Jangan Sampai Tersandera GBHN

agregasi

 

BADUNG – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan pihaknya masih mengkaji urgensi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dihidupkan kembali, dan kajian ini diharapkan dapat dituntaskan pada akhir Agustus 2019 ini.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menilai urgensi dari GBHN itu, dengan melibatkan beberapa pakar. Namun dirinya tidak menyebut beberapa nama pakar yang dilibatkan dalam pengkajian GBHN itu.

Hal yang paling penting dari kajian GBHN lanjut Cak Imin, ialah nantinya garis-garis besar haluan yang ada tidak justru memberi kesulitan bagi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan.

“Yang penting kalau ada GBHN tidak justru membuat pemerintah kesulitan dalam mengambil langkah-langkah di pemerintahan. Langkah pemerintah tidak justru tersandera GBHN,” ujar Cak Imin, dilansir dari Antaranews, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Ahmad Iman mengatakan, partainya telah membentuk Tim Pengkaji Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibahas dalam Muktamar PKB di Bali pada 20-22 Agustus 2019.

“Sejumlah agenda besar dalam Muktamar PKB di Bali tersebut memang antara lain mengenai rencana amendemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN yang bergulir di publik saat ini. Panitia pengkajian itu akan dipimpin profesor hukum tata negara dan profesor ilmu politik,” katanya.

Menurut dia, hasil kajian itu akan dijadikan pedoman dan landasan PKB dalam menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana amendemen terbatas UUD 1945.

“Wacana amendemen tersebut menyangkut prinsip tentang tata negara Indonesia ke depan, dan jangan sampai presiden terpilih justru tersandera GBHN,” ujar Iman.

Check Also

Zulhas Pastikan Amandemen Terbatas UUD 45 Tak Buat MPR Bisa Memilih Presiden

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.