_
Home / Warta / Mancanegara / Bupati Pakpak Bharat Delegasi Indonesia Bahas Soal HAM Bersama PBB di Swiss
WOL Photo

Bupati Pakpak Bharat Delegasi Indonesia Bahas Soal HAM Bersama PBB di Swiss

MEDAN, WOL – Sorotan mata dunia terhadap Indonesia ternyata begitu tinggi. Dan itulah yang dirasakan Dr Remigo Yolando Berutu, M.Fin MBA, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, salah seorang delegasi Indonesia pada 27th session of the Universal Periodic Review (UPR) of Human Rights di Jenewa, Swiss.

“Demokrasi dan Pilkada yang terlaksana dengan baik menjadi isu utama dan diskursus internasional. Selain itu turut menjadi bahasan juga mengenai pemerataan pendidikan, akses kesehatan terutama kepada kaum perempuan, ibu dan anak, yang menjadi isu strategis dan diapresiasi oleh negara-negara lain,” terang Bupati Remigo saat dilakukan wawancara jarak jauh, Kamis (4/5) waktu setempat.

“Sangat menarik ternyata karena tema-tema yang diangkat dalam pertemuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pakpak Bharat untuk mencapai kesejahteraan, terkhusus persoalan pendidikan, akses kesehatan serta ibu dan anak,” tuturnya.

Kehadiran Bupati dalam acara ini tak lepas dari prestasi 4 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM.

“Ini menjadi bagian yang penting dalam pemenuhan tuntutan dunia atas penegakan HAM. Komitmen terhadap pendidikan, kesehatan, kebebasan beribadah dan berbagai hal telah dilakukan sebagai beberapa parameter Kabupaten Peduli HAM, dan itu akan terus dipedomani serta dilaksanakan,” sambung Bupati yang simpatik ini.

Dengan didampingi Ka. Bagian Hukum Setda Romian Sitopu SH, dan Kasubbag Pengkajian Informasi dan Bantuan Hukum, Idhul Oberto Berasa SH MH, Bupati Remigo juga menyatakan respect-nya kepada Menteri Luar Negeri, ibu Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang memimpin delegasi Indonesia.

“Mereka pantas disebut diplomat ulung karena dengan kematangan yang tinggi kita banyak mendapat dukungan dari 109 delegasi negara atas capaian keberhasilan Indonesia sejauh ini dalam penegakan HAM, terutama dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Senada dengan Bupati, Menteri Retno, mengutarakan bahwa pasca UPR tahun 2012 yang lalu telah dilakukan berbagai upaya konkrit dan capaian Indonesia. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional.

“Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” tegas Menlu.

Walau memang berbagai capaian telah diraih Indonesia, masih terdapat beberapa rekomendasi terkait penegakan HAM dalam perspektif internasional. Tentu ini juga akan dibahas di tingkat Menteri dan akan di dukung oleh seluruh daerah di Indonesia.

Perlu diketahui, bahwa UPR  adalah sebuah mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai pada tahun 2005. UPR mempelajari secara berkala performa hak asasi manusia dari negara-negara anggota PBB. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melengkapi kinerja mekanisme hak asasi manusia lainnya, termasuk badan-badan traktat hak asasi manusia PBB.(wol/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

“Selamat Menempuh Hidup Baru Sastroy dan Aida”

KABANJAHE, Waspada.co.id – Sastroy Bangun S.Sos secara resmi menikahi kekasih pujaannya Nuraida Br Sembiring Colia ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.