Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Bupati Non-aktif Labuhanbatu Segera Diadili di PN Tipikor Medan
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Antara)

Bupati Non-aktif Labuhanbatu Segera Diadili di PN Tipikor Medan

JAKARTA – Bupati non-aktif Labuhanbatu Pangonal Harahap (PHH) akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ‎(Tipikor) Medan. Pangonal akan disidang terkait perkara dugaan dugaan suap ‎sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Berkas penyidikan Pangonal sendiri dinyatakan telah lengkah atau P21, pada hari ini. Komisi Pemberantasan ‎Korupsi (KPK) langsung melimpahkan berkas perkara Pangonal ke tahap penuntutan.

‎”Penyidikan untuk PHH, Bupati Labuhanbatu telah selesai hari ini. Berkas dan tersangka diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (14/11/2018).

Rencananya, Pangonal akan dititipkan oleh KPK ke Rumah Tahanan‎ (Rutan) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Sebab, Pangonal akan menjalani persidangannya di Pengadilan Tipikor Medan

“Pelaksanaan tahap 2 yang bersangkutan didampingi penasehat hukum dan kemudian dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara dikarenakan persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Medan,” terangnya.

buapti

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Labuhanbatu. Ketiga tersangka tersebut yakni, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra; serta dua orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga dan Tamrin Ritonga.

Pangonal diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Effendy Syahputra ‎berkaitan dengan pemulusan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018. Uang suap tersebut diterima melalui Tamrin dan Umar.

Atas perbuatannya, Effendy sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Tamrin, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

‎Febri menambahkan, hingga saat ini masih ada satu tersangka yang belum menyerahkan diri. Satu tersangka tersebut yakni Umar Ritonga. Orang kepercayaan Pangonal tersebut telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Terhadap Umar Ritonga yang masih DPO, pencarian terus dilakukan. Jika ada yang mengetahui keberadaannya agar melaporkan pada kantor polisi setempat atau langsung ke KPK,” pungkasnya.

Check Also

Pemberian Uang Rp4,7 Miliar ke Eni Saragih Dilakukan Secara Bertahap

  JAKARTA – Pemberian uang senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: