Home / Warta / Indonesia Hari Ini / BPJS Kesehatan Cabut Tiga Pelayanan Kesehatan Ini
WOL Photo/Ega Ibra

BPJS Kesehatan Cabut Tiga Pelayanan Kesehatan Ini

JAKARTA, Waspada.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 25 Juli 2018 sudah tidak menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, membenarkan pihaknya menerapkan beberapa implementasi per Rabu (25/7).

“Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, kedua Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik,” katanya, Jumat (27/7).

Terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Khususnya, Pasal 24 Ayat 3 menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan serta sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Jadi, kebijakan tiga peraturan itu dilakukan agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.

“Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS di mana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ujarnya.

BPJS Kesehatan juga telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK).

Di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan asosiasi setempat. Disinggung mengenai kondisi BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit, ia enggan berkomentar banyak.

Nopi menambahkan BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. BPJS Kesehatan juga terus koordinasi dengan faskes dan Dinas Kesehatan agar implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti harapan. (wol/aa/republika/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Layani Pengobatan Gratis, Rail Clinic Singgah di Binjai

BINJAI, Waspada.co.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut mengadakan pengobatan gratis kepada ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: