Home / Warta / Politik / Berkas Pendaftaran Mantan Koruptor Langsung Dikembalikan Tanpa Putusan MA
Komisioner KPU RI Arief Budiman (foto: lensaindonesia.com)

Berkas Pendaftaran Mantan Koruptor Langsung Dikembalikan Tanpa Putusan MA

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengembalikan berkas pendaftaran partai politik yang mendaftarkan mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif tanpa menunggu putusan Mahkamah Agung.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hal itu akan dilakukan meski uji materi terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan eks napi korupsi menjadi bacaleg masih diproses oleh MA. Itupun jika ada yang mengajukan uji materi ke MA.

“Dikembalikan dulu. Kan, tidak tahu gugatan selesai kapan, maka KPU harus memberi kepastian,” kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/7).

Arief menegaskan mantan napi korupsi masih boleh didaftarkan partai politik sebagai bacaleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ke KPU. Namun, katanya, KPU akan melakukan verifikasi.

Jika ada bacaleg yang memiliki riwayat sebagai terpidana kasus korupsi, maka KPU akan mengembalikan berkasnya kepada partai politik yang mendaftarkan. Hal itu akan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan KPU dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Selain mantan napi korupsi, KPU juga akan mengembalikan berkas bacaleg yang pernah menjadi napi bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Daftar boleh tapi soal penuhi syarat atau tidak itu serahkan ke KPU. Untuk tahu sebab tidak memenuhi syaratnya ya, harus didaftarkan,” kata Arief.

Arief enggan banyak bicara jika ada pihak yang menggugat PKPU Nomor 20 tahun 2018 ke MA, kemudian gugatan dikabulkan. Dia belum mau membeberkan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPU.

Pernyataan Arief tersebut berbeda dengan penuturan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Kader Partai Demokrat itu mengatakan KPU tidak akan mengembalikan berkas bacaleg mantan napi koruptor sebelum MA mengeluarkan putusan.

Agus mengklaim hal itu merupakan kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu, Pimpinan DPR, Kemendagri, dan Kemenkumham yang dibuat pada Kamis (6/7).

“Kalau hasil judicial review PKPU-nya sudah oke, maka ini akan dikembalikan kepada partai politik,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/7).

Agus pun mengklaim KPU lebih senang menjalankan proses pendaftaran caleg jika sudah ada putusan dari MA. Menurutnya, KPU akan lega jika menjalankan proses tahapan bilamana PKPU sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat hasil putusan MA.

“KPU juga ingin mempunyai legitimasi yang baku sudah di-judicial review oleh MA. Sambil menunggu waktu saja,” katanya. (cnnindoensia/ags/data2)

Check Also

Jokowi: Hasil Survei di Banten, Kita Masih Kalah 9 Persen

  JAKARTA – Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya masih kalah 9 persen dari ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: