Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / BBM 1 Harga, Gus Imbau Nelayan Sibolga Tak Beli Dari Penyalur Ilegal
WOL Photo/Ist

BBM 1 Harga, Gus Imbau Nelayan Sibolga Tak Beli Dari Penyalur Ilegal

SIBOLGA, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI, mengimbau nelayan di Sibolga tak membeli bahan bakar minyak (BBM) dari penyalur ilegal. Sebab harganya pasti jauh lebih mahal. Bahkan, menurut anggota DPR RI daerah asal pemilihan Sumut 2 itu, BBM yang dijual penyalur ilegal selain harga mahal, mereka juga berpotensi tidak memenuhi standar baku, bahkan bisa jadi yang dijual adalah oplosan.

Penegasan itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu saat menjadi narasumber dalam sosialisasi implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM 1 harga secara nasional di Sibolga, Senin (13/8) kemarin.

Lebih jauh Gus Irawan mengindikasikan bahwa pengecer ilegal yang memakai logo Pertamina seperti Pertamini di beberapa tempat bukan mitra Pertamina. “Di Sibolga banyak kita temui Pertamini. Mereka ini tidak terstandarisasi. Maka sebenarnya itu bagian dari yang tidak resmi atau ilegal,” ungkapnya.

Gus Irawan dalam kesempatan tersebut menjelaskan kepada audiens bahwa BBM satu harga yang dibuat pemerintah agar nelayan bisa menikmati BBM dengan satu harga yang layak. Mereka dapat memperoleh BBM satu harga melalui penyalur resmi Pertanima.

Dia berharap dengan adanya sub penyalur bisa berperan memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Harus legal, berstandar dan terjamin sisi keamanannya, kata dia.

Gus Irawan menegaskan sebagai tindak lanjut implementasi sub penyalur maka BPH Migas menggelar kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi amanah UU 22 tahun 2001 tentang Migas di ayat 2 disebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat orang banyak di seluruh NKRI.

“Kita bersyukur jangkauan pemerintah dalam hal ini oleh BPH Migas memperpanjang tangannya Indonesia yang selama ini belum ada BBM satu harga saat ini bisa diwujudkan,” katanya. Satu harga, katanya, bukanlah komoditas politik. “Melainkan dalam rangka menjalankan amanah Pancasila mewujudkan keadilan sosial, di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang sudah direalisasikan.”

BBM satu harga, menurutnya, program menyalurkan premium dan solar subsidi dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pasalnya selama ini di wilayah 3T belum menikmati harga BBM. Sebelum ada program tersebut, harga BBM di wilayah 3T bisa naik hingga tiga kali lipat. Dikatakannya dua badan usaha ditunjuk untuk melaksanakan program BBM Satu Harga yakni PT Pertamina (persero) dan PT AKR.

Saat memberi sambutan Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan mengatakan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia. Selain ketersediaan, Pemerintah juga memiliki tugas mengentaskan jurang harga BBM di wilayah-wilayah terpencil.

BPH Migas, katanya, mendorong percepatan penyediaan BBM, mengurangi keterbatasan, dan mengawasi penetapan ongkos angkut yang wajar yang ditetapkan oleh Pemda. Sebelum pemberlakuan BBM satu harga, masyarakat Sumut yang tinggal di daerah tertinggal harus membayar mahal bahkan sampai Rp10 ribu per liter. Sekarang, menurutnya, premium bisa diakses dengan harga Rp6.450 per liter, dan solar Rp5.150. (wol/ags/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

“Lifting Migas Bisa Dinaikkan Dengan Teknologi Pendingin”

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi VII DPR RI optimis lifting minyak akan meningkat dengan tersedianya teknologi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: