Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / BBM 1 Harga Akan Ringankan Beban Nelayan
Istimewa

BBM 1 Harga Akan Ringankan Beban Nelayan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup Gus Irawan Pasaribu menilai penerapan BBM satu harga akan meringankan beban nelayan terutama yang ada di sekitaran wilayah pantai Sumatera Utara.

Hal itu disampaikannya Rabu (15/8), kepada wartawan menyikapi sosialisasi yang terus dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau disebut BPH Migas, terus mendorong implementasi program BBM Satu Harga di berbagai daerah.

Dia mengatakan aliran BBM bersubsidi yang harusnya ditebus dengan satu harga belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat lantaran jumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) relatif terbatas.

“Salah satu konsepnya ialah hadirnya sub-sub penyalur BBM. Pemerintah sekarang berupaya agar BBM satu harga bisa dirasakan seluruh daerah. Tak terkecuali di daerah pelosok atau 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Adanya sub-sub penyalur bisa menjadi solusi pemerataan distribusi bahan bakar di daerah pelosok,” jelasnya.

“Sub penyalur ini punya fungsi serupa dengan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), yakni sebagai distributor bahan bakar ke masyarakat. Bedanya, sub penyalur ini layaknya seperti pengecer biasa. Hanya saja, proses pembuatan sub penyalur didasarkan pada peraturan yang berlaku dan harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu,” tuturnya.

Menurut Gus Irawan dalam paparannya memang ada sejumlah regulasi terkait sub penyalur BBM. Di antaranya yakni, Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Kemudian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.

Regulasi terkait lainnya juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Ada sanksinya kalau ilegal, pemalsuan, hingga penyalahgunaan BBM subsidi,” ungkapnya. Namun dalam penerapannya, sub penyalur juga tidak sembarang berdiri begitu saja. Dalam mekanismenya, sub tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.

Menurut Gus Irawan, langkah ini kian memperluas akses masyarakat mendapatkan bahan bakar. Di sisi lain, juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Namun, mekanisme penunjukannya tetap menjadi kewenangan pemda setempat. Termasuk juga penentuan harga jual yang berlaku di daerah tersebut. “Bahkan pengawasannya juga di pemda,” tegasnya. (wol/ags/min)

Editor: Agus Utama

Check Also

Gus Irawan: Pembangunan Infrastruktur Tak Signifikan Ke Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan pembangunan infrastruktur ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: