Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Batasan Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Harus Jelas
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Foto: Fadel/Okezone)

Batasan Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Harus Jelas

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam menyayangkan adanya pelibatan TNI yang turut dicantumkan dalam Undang-Undang Antiterorisme, yang baru disahkan DPR.

Dia menilai kasus teroris merupakan peradilan kriminal yang seharusnya menjadi ranah polisi. Jika ingin melibatkan TNI dalam penanganan teroris, semestinya dapat diatur di UU No. 34 yang mengatur tugas pokok dan fungsi TNI saja. Tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Antiteroris.

“Tetapi karena ini sudah kejadian, kita harus ketat soal Perpres. yang pertama memang sifat temporarinya harus clear. Jadi bukan permanen. Karena beberapa kali perdebatan itu, yang digeret adalah permanen. Perbantuannya jadi permanen. Harusnya enggak boleh permanen,” katanya di Jakarta, Sabtu (26/5).

Menurutnya batasan-batasan keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme juga harus jelas. Karena melawan teroris merupakan skema penegakan hukum. Sehingga, apabila Polri masih bisa menangani tindakan atau indikasi adanya tindakan terorisme, maka Polri sebagai agen utamanya.

“Kalau kami ketat keterlibatannya hanya penindakan dalam skala tertentu atau obyek tertentu di luar itu enggak boleh. Ini yang menurut saya nanti di Perpres harus tegas,” ujarnya.

Diketahui, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterosme) menjadi undang-undang.

Undang-undang Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). (inilah/ags/data1)

Check Also

Jaksa Agung Tak Pedulikan Pleidoi Aman Abdurrahman

  JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo tidak mempedulikan pleidoi terdakwa kasus terorisme Oman Rochman ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: