Home / Warta / Politik / BAP Saksi Dirilis Indoleaks, Pakar Hukum: KPK Harus Beri Penjelasan
Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Teuku Nasrullah - (Foto: Istimewa)

BAP Saksi Dirilis Indoleaks, Pakar Hukum: KPK Harus Beri Penjelasan

JAKARTA, Waspada.co.id – Dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi bernama Kumala Dewi Sumartono yang terselip kronologi kasus penghilangan bukti perkara yang menyeret pengusaha daging Basuki Hariman yang dirilis Indonesialeaks, menjadi sorotan publik.

Pasalnya, dokumen itu merekam kesaksian anak buah pengusaha daging Basuki Hariman soal catatan duit untuk sejumlah pejabat.

Dikutip dari Indonesialeaks, ada pula kejanggalan mengenai BAP saksi Kumala Dewi dalam perkara suap tersebut yang dibuat penyidik KPK dari unsur sipil, yakni Surya Tarmiani. Sebab, BAP itu tak pernah sampai ke pengadilan.

Dalam lembaran-lembaran BAP saksi Kumala Dewi yang dibuat Surya, lanjut sumber yang sama, tertulis rincian aliran dana ke sejumlah pejabat negara selain Patrialis Akbar.

Usut punya usut, dalam persidangan kasus tersebut, BAP Surya Tarmiani digantikan oleh berkas pemeriksaan Kumala Dewi oleh penyidik yang juga mengusut kasus sama.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah mengatakan munculnya BAP sebagai bahan investigasi Indonesialeaks merupakan hal yang tak bisa dianggap sepele oleh KPK.

Menurutnya, lembaga antirasuah juga harus bicara dan memberikan penjelasan sejelasnya soal kebenaran isi BAP milik saksi. Hal tersebut perlu dilakukan agar KPK tak menjadi bulan-bulanan atas kabar adanya penghilangan baang bukti kasus ini.

“Kalau ada BAP jadi bahan investigasi bahkan jadi bagian pemberitaan, KPK harus menjelaskan. Kalau nggak, bisa liar. Pemberitaannya nanti terus masuk ke garis menduga-duga,” ujar Nasrullah, Jakarta, Senin (8/10).

Ia menambahkan, jangan sampai KPK terus diam disaat BAP ini terus diekspos secara luas dan menjadi asumsi yang berujung fitnah hingga dijadikan bahan pemberitaan yang menyesatkan.

“Bisa saja, padahal belum tentu ada, tapi analisa kita sudah terlalu liar. Itu menyesatkan. Kita tidak ingin begitu, tidak menyejukan dan tidak memberikan pembelajaran tapi panas hati. Potensi itu ada kalau KPK diam, nggak konferensi pers soal ini. Lakukan sebagai bentuk azas transparansi,” tegasnya. (inilah/ags/data2)

Check Also

KPK Ingatkan Ulama Saat Menjadi Pejabat

SIDOARJO, Waspada.co.id – Memasuki tahun politik Pilpres dan Pileg 2019, ada imbauan dari Komisi Pemberantasan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: